GN, Jakarta – Kota Ternate menempati posisi ketiga sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Meroketnya biaya hidup, akibat biaya distribusi barang dan jasa yang tinggi. Kondisi ini memaksa masyarakat di Indonesia Timur menentukan prioritas dalam pengeluaran bulanan.
Pada Januari lalu, seperti dilansir dari tirto.id Presiden Joko Widodo mengungkapkan agar masyarakat atau publik tak perlu kaget atau pun terkejut, jika pembangunan akan lebih banyak dilakukan di kawasan Indonesia Timur ketimbang kawasan lainnya. Ini dilakukan untuk mengatasi berbagai ketimpangan yang terjadi di Indonesia.
Masyarakat yang berada di Indonesia Timur terus tertinggal karena minimnya pembangunan infrastruktur seperti jalan, bandara, pelabuhan, bendungan termasuk rumah yang layak. Ini pun berpengaruh pada biaya distribusi barang dan jasa sehingga biaya hidup pun meroket.
Survei Biaya Hidup oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kemudian merunut daftar kota dengan Indek Harga Konsumen (IHK) tertinggi. IHK adalah menghitung rata-rata pengeluaran untuk barang dan jasa per rumah tangga pada sebuah kota.
Survei biaya hidup tersebut kemudian merunut daftar kota termahal di Indonesia. Lantaran kelangkaan infrastruktur dan mahalnya biaya transportasi, kota di Indonesia Timur banyak mengisi daftar 10 besar kota termahal di Indonesia.
Jayapura adalah salah satunya, bahkan menempati posisi kedua di bawah Jakarta. Dibutuhkan pendapatan sebesar Rp6,9 juta per bulan untuk setiap penduduk agar bisa hidup layak di ibukota provinsi Papua ini.
BPS menaksir sekitar 35 persen biaya hidup atau pengeluaran bulanan digunakan untuk membeli makanan. Sementara sisanya adalah untuk biaya rumah, transportasi, pendidikan dan pengeluaran lain.
Ternate mendarat di posisi ketiga kota termahal di Tanah Air. Kota yang terletak di bawah kaki gunung Gamalama itu baru saja menaikkan upah minimum menjadi 1,9 juta Rupiah. Padahal menurut BPS, biaya hidup di Ternate mencapai Rp6,4 juta per bulannya.
Biaya hidup erat kaitannya dengan pengeluaran masyarakat. Begitu pun yang terjadi di Indonesia Timur. Biaya hidup yang tinggi tentunya berpengaruh pada pola pengeluaran masyarakat setempat.
Sementara itu survei dari MARS yang mengambil sampel di kota Makassar, Manado, Ambon dan Jayapura mengungkapkan jika pengeluaran non makanan di Indonesia Timur menempati porsi yang lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk makanan.
Menurut survei MARS, pengeluaran non makanan terbesar di kawasan Indonesia Timur adalah untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga seperti listrik, air dan biaya pemeliharaan. Rumah menjadi prioritas bagi masyarakat Indonesia Timur.
Wilayah Indonesia Timur juga menjadi perhatian pemerintah pusat untuk membangun hunian yang layak bagi. Misalnya bagi warga Papua. Ini karena rumah layak huni masih belum mencukupi untuk penduduk Papua.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan rumah khusus di Papua akan menghabiskan dana Rp 400 miliar dari total anggaran pembangunan Rp1,4 triliun untuk seluruh Indonesia. Ini berarti sekitar 28 persen anggaran pembangunan di Indonesia digunakan untuk pembangunan di Papua.
Dari empat kota ini, pengeluaran bulanan terbesar untuk masyarakat Indonesia Timur berada di Kota Jayapura. Pengeluarannya mencapai Rp5,05 juta per bulan. Sedangkan Ambon adalah yang memiliki biaya hidup terendah di Indonesia Timur dengan nilai pengeluran bulanan sebesar Rp3,15 juta.
Setidaknya, kebutuhan akan rumah, kesehatan, pendidikan, transportasi adalah yang paling berpengaruh dalam pengeluaran bulanan masyarakat di Indonesia Timur, selain makanan.
Mungkin, jika ada perbaikan pada infrastruktur dan lancarnya distribusi barang dan jasa, bisa jadi pengeluaran terbesar masyarakat di Indonesia Timur bukan lagi rumah tapi kendaraan bermotor atau bisa juga biaya plesir ke negara tetangga. (sga/tirto)
