GN-Ternate, Ketua Dewan Pimpinan Daerah I (DPD I) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku Utara (Malut) berserta sejumlah pengurus, Selasa (04/10) melakukan kunjungan ke Kabupaten Halmahera Barat (Halbar). Agenda kunjungan ini untuk beraudiensi sekaligus bersilaturahmi dengan Bupati Kabupaten Halmahera Barat.
“Kunjungan kita untuk mengkonektifitas kepentingan-kepentingan kepemudaan secara cepat dengan bupati Halmahera Barat. Dalam rangka penyusunan anggaran APBD Perubahan dan APBD induk pada 2017. Untuk memastikan pengalokasian anggaran pada organisasi kepemudaan termasuk KNPI dan OKP-OKP di Halmhera Barat. Sekaligus memberikan penguatan program-program kerja yang ada di Provinsi Maluku Utara,” ujar Ketua DPD I KNPI Provinsi Maluku Utara, Tamrin. A Ibrahim saat ditemui Gamalamanews.com di sekretariat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).
Dalam kunjungan ini juga, DPD I KNPI Malut memberikan kontribusi pemikiran dan saran-saran kepada bupati Halbar dengan program segitiga emas, di Halbar, Tidore dan Kota Ternate. “Selain itu, kunjungan DPD I KNPI Malut ke Halbar juga dalam rangka konsulidasi OKP dan DPD II dalam rangka untuk persiapan musyawarah daerah (musda) KNPI Halbar,” terangnya.
Selain itu, DPD I KNPI juga mengkritisi kebijakan pemerintah Halbar yang tidak mengakomodir pemuda dalam susunan satuan kerjanya. “Padahal, pemuda di Halmahera Barat cukup banyak yang berkualitas dan memiliki jam terbang. Namun belum diusung oleh pemerintah Halbar. Kita berharap pemda menggunakan SDM yang ada di Halmahera Barat,” harapnya.
Dalam kesempatan itu juga DPD I KNPI juga melakukan kunjungan kesejumlah OKP, seperti GMKI, GMNI dan GAMKI. Untuk memastikan kelengkapan tata kelola organisasi dan fasilitas yang dimiliki OKP tersebut. “Memastikan OKP-OKP tadi, sebagai bentuk dari cara kita melihat keresahan OKP yang selama ini belum banyak dikunjungi pemerintah dan organisasi-organisasi selevel KNPI di Maluku Utara,” bebernya.
Ketua DPD I KNPI Malut, Tamrin. A Ibrahim secara pribadi juga memberikan bantuan kepada ketiga OKP berupa kursi sebanyak 30 unit setiap OKP. Bantuan ini dimaksudkan untuk sarana fasilitas pertemuan. Karena, ketiga OKP tersebut memiliki keterbatasan kursi di ruang pertemuan. “Saya di ruang rapat tadi tidak ada kursi. Ini saya anggap penting jika nantinya ada rapat dilevel OKP,” ujarnya.(sga)
