TERNATE – Sekretaris Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Ternate, Sutopo Abdullah, ketika dikonfirmasi Kamis (26/10) di Balai Kantor Walikota Ternate, menjelaskan bahwa, dalam rapat TPID yang dipimpin oleh Ketua TPID Kota Ternate M. Tauhid Soleman di Aula Kantor Walikota, membahas terkait dengan Inflasi yang terjadi di Kota Ternate.
Dari hasil rapat tersebut, diketahui dalam kurun waktu dua bulan terakhir yakni Agustus dan September, sempat terjadi deflasi. Dan dipastikan bahwa pada bulan Oktober yang nantinya dirilis pada bulan November, Ternate akan mengalami inflasi dikisaran 0,35 persen. “Hal ini dilihat dari sektor jasa transportasi, jasa angkutan umum, tarif jasa listrik, maskapai penerbangan dan juga ada kebutuhan sektor perikanan seperti kenaikan harga ikan, dan lainnya,” jelasnya.
Lanjut dia, selama lima tahun terakhir dan pada satu tahun terakhir ini, berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Malut, bahwa Ternate merupakan salah satu kota yang Inflasinya rendah dibandingkan dengan 28 kota di Indonesia yang dilakukan survei, Ternate masuk 10 besar inflasi terendah. “Untuk itu kita butuh dukungan dari semua pedagang maupun masyarakat serta pelaku usaha untuk menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi di Malut agar daya beli masyarakat bisa terkendali,” cetusnya.
Sementara itu, untuk laju inflasi yang cenderung menurun itu karena tersedianya stok bahan pangan. Masyarakat mudah mendapatkan informasi dan juga kerja keras dari pemasok. Sehingga kebutuhan pangan itu cenderung stabil, jika terjadi fluktuatif. “Contohnya diminggu kemarin untuk harga jeruk ikan dalam satu minggu terakhir terjadi kenaikan harga. Namun dengan adanya informasi yang dicover oleh para pamasok, yang biasanya diambil dari Halmahera Barat, maka dicoba untuk mengambil dari daerah lain seperti Sanana. Artinya fungsi kordinasi sangat baik agar menekan terjadinya kenaikan harga maka butuh daerah penyangga lain untuk menstabilkan harga kebutuhan, “terangnya.
Menurutnya, untuk saat ini sudah ada kordinasi yang baik dari seluruh sektor, karena sering terjadi penumpukan barang seperti ASDP Ferri yang terlambat membawa pasokan barang. Lanjut dia, dengan adanya kordinasi antara ASDP, KSOP, Dinas Perhubungan, dan TPID maka tidak ada keterlambatan pemasokan barang di pelabuhan Bitung untuk masuk ke Ternate.
“Maka fluktuasi harga kebutuhan barang itu bisa kita jaga karena kebutuhan masyarakat Ternate masih bisa terpenuhi, ” tutupnya. (HT)
