LABUHA– Masuk sebagai daerah yang rawan akan konflik dan kecurangan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menjadi fokus utama dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut).
Ketua Bawaslu Provinsi, Muksin Amri, menyampaikan, dari 17 provinsi di Indonesia, telah menyelenggarakan pilkada serentak, Provinsi Maluku Utara masuk sebagai 10 besar rawan akan konflik kecurangan.
“Konsen kami yang utama adalah Halsel karena catatan Bawaslu Halsel dari semua Kabupaten, Halsel yang paling memiliki catatan buruk,” ujarnya.
Olehnya itu, kata Muksin, pihaknya akan memperbaiki metode tata kelola pemilu di level kecamatan dan kabupaten.
“Saya akan menyampaikan ke KPUD agar merekrut PPK yang berkompoten dan sudah memberikan rewarning kepada Panwascam apabila bermasalah di Pilgub kita akan evaluasi secara total di kecamatan,” ujarnya.
Karena, kata dia, Panwascam di kecamatan tidak secara otomatis saampai pada Pileg karena usai Pilgub semua dievaluasi.
“Kalau dia bermasalah kita akan pecat dan ganti yang berkompeten,” tegasnya. Karena dari sekian kabupaten kota amatan Bawaslu, Halsel menjadi fokus utama,” ujarnya.
Olehnya itu, pihaknya saat ini telah menginstruksikan ke seluruh Panwascam di 30 kecamatan agar bekerja sesuai dan melakukan pengawasan secara detail.
“Yang pertama kita lakukaan pencegahan kalaupun itu tidak maka akan dilakukan tindakan,” cetusnya.
Lanjut Muksin, dalam pengambilan tindakan juga akan dilakukan penjejakan yakni tindak normatif hukum, yang mana akan dilakukan sangsi hukum atau sangsi pidana.
“Kita sudah lakukan di Morotai yakni kepala Desa Darame, dan ini akan dilakukan di Halsel,” ujarnya.
Namun pihaknya tetap bersandar pada laporan, jika pengawas pemilu itu tidak melakukan secara langsung, maka masyarakat yang memiliki alat bukti untuk melaporkan agar ditindak lanjuti.
“Kalau menjerat seseorang harus ada dokumen yang kongkrit, kalau hanya wacana, maka tidak bisa dilakukan,” katanya.
Karena menurut Ucin, sapaan akrabnya, selama ini trend sumberdaya masyarakat dalam keterlibatan itu menurut, dikarenakan masyarakat menyaksikan masalah tidak melaporkan ke Pengawas Pemilu.
“Kasus di Halsel, kalau kalah rame-rame datang lapor, kalau menang enjoy-enjoy saja,” terangnya.(Raja)
