JAILOLO – Pemkab Halbar melalui Dinas dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) serta Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), kembali dihadapkan dengan sejumlah persoalan baru. Salah satu diantaranya adalah, anggaran operasional puluhan Pemdes yang tak kunjung cair.
Molornya pencairan anggaran operasional ini, sejak awal tahun 2017, hingga saat ini, kondisi lantas dikeluhkan sejumlah Kades dengan mendatangi Kantor Bupati Halmahera Barat, Senin (6/11/17).
Kedatangan puluhan Kades ini langsung diterima Wakil Bupati (Wabub), Ahmad Zakir Mando di ruang rapat. Dalam tatap muka tersebut, para Kades yang didominasi berasal dari Kecamatan Ibu ini lantas menyampaikan tuntutan mereka.
“Jadi mulai dari triwulan satu, hingga memasuki triwulan ke empat, kami tidak dapat anggaran operasional”, kata Diatus A. Sadja, Kades Tongute Sungi, Kecamatan Ibu.
Akibat dari molornya pencairan operasional, tambah Diatus yang juga selaku ketua Apdesi, khusus Kecamatan Ibu, mengganggu sejumlah kegiatan, baik peningkatan kapasitas aparatur desa, insentif RT hingga kegiatan-kegiatan keagamaan operasional tokoh agama yang hingga kini belum disalurkan.
“Padahal, menurut Pak Wakil, anggaran ini sudah ada sejak APBD diketuk, namun lagi-lagi alasannya tidak diketahui”, kata Diatus. Ia juga mengatakan, besaran anggaran operasional yang diterima dalam setiap triwulan, khusus Desa Tongute Sengi, sekitar Rp 100 juta lebih. “Ada juga yang Rp 80 juta. Jadi variasi, tergantung desa yang dikelola, sebab didalamnya terdapat beberapa item kegiatan, termasuk ATK, insentif tokoh agama dan RT”, tambah Diatus usai tatap muka bersama Wabub.
Sementara itu, Wakil Bupati Halmahera Barat Ahmad Zakir Mando berjanji kepada kepala-kepala desa dalam waktu dekat proses pencairan, akan dilakukan.
Berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan bersama pihak Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), “Hasil koordinasi, keterlambatan dikarenakan, memang ada beberapa desa yang belum memasukan laporan. Yang berikut, besaran yang dimasukan DPMD juga secara total, bukan bertahap, makanya masih diverifikasi ,”kata Zakir.
Karena itu, dirinya menghimbau kepada desa yang belum memasukan laporan atau item kegiatan, agar sesegera mungkin dimasukkan.
Menyangkut dengan proses pembayaran, Zakir memastikan jika tidak secara keseluruhan, mengakomodir secara total. “Nanti disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Kalau tidak memungkinkan, maka November dan Desember yang nantinya dibayarkan lebih dulu”, tutup Zakir.(UK)
