Gufran : Kita setujui tapi alasannya harus jelas.
LABUHA – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel) mengajukan pinjaman sebesar Rp150 miliar ke PT. SMI untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pasca pelunasan pembayaran pinjaman Rp 77 miliar tahun 2019 mendatang, perlu dikaji lebih jauh terutama efek ekonominya.
Demikian hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Halsel, Gufran Mahmud, Sabtu (4/11) akhir pekan kemarin.
Menurut Gufran, terkait rencana pinjaman tersebut, Pemkab sejauh ini belum menyampaikan proposalnya ke DPRD karena itu, DPRD belum dapat memastikan seperti rencana pinjaman tersebut, apakah akan disetujui atau seperti apa.
“Kita belum terima proposalnya karena Pemda belum mengajukan ke kita, jadi nanti kita lihat rencana detilnya seperti apa, ” jelasnya.
Dikatakan, Pinjaman boleh saja dilakukan jika itu untuk kepentingan percepatan infrastruktur pembangunan asalkan dipertimbangan sematang mungkin, dampaknya terutama dampak ekonominya.
“Jangan asal pinjam, harus ada efek ekonominya. Misalnya pembangunan infrastruktur menggunakan pinjaman tersebut punya efek ekonomi atau tidak. Kalau punya efek ekonomi ya kenapa tidak. Daripada kita membangunan dengan menggunakan APBD membutuhkan waktu yang lama,” tutur Ketua Komisi II tersebut.
Anggota DPRD tiga periode itu mengatakan, jika pinjaman untuk membiayai pembangunan infrasktruktur benar-benar dilakukan tentu harus melewati kajian yang mendalam terutama aspek untung ruginya.
“Kalau pembangunan dengan sistem reguler kemudian memakan waktu hingga 10 tahun dan bisa dipercepat jika menggunakan pinjaman dan punya efek ekonomi kenapa tidak”.
Disisi lain, kata Gufran, pinjaman melalui PT. SMI yang sebelumnya PIP memiliki bunga yang kecil dibandingkan mengajukan pinjaman melalui Perbankan.
“Bunganya sangat kecil yakni hanya 5,5 persen atau hanya sekitar Rp 8 miliar lebih tapi kalau melalui bank tentu bunganya lebih besar, “ujar Gufran.
Anggota DPRD dari Portai Golkar itu mengaku, DPRD bisa menyetujui usulan pinjaman tersebut, asalkan Pemkab mampu meyakinkan terutama impact ekonominya.
“Makanya bisa jadi kita setujui lebih besar dari yang diajukan jika punya efek ekonomi yang baik dan bisa saja kurang dari itu, tergantung sejauhmana efek untung ruginya”.
Selain itu kata Gufran, akan dilihat apakah pinjaman ini memberi dampak terabaikannya pembangunan di daerah pinggiran atau tidak, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang memang sangat urgent. “Harus dilihat apakah mengganggu pembangunan lainnya di wilayah pinggiran atau tidak. Sebab alokasi untuk membayar pokok dan bunga pinjaman melalui APBD setiap tahunnya nanti cukup besar, yang itu bisa saja mengganggu untuk kegiatan pembangunan lainnya. Untuk pinjaman Rp 77 miliar yang kemarin saja sudah Rp 15 miliar yang harus dialokasikan untuk bayar bunga dan pokok pinjamannya. Apalagi Rp150 miliar tentu alokasi untuk membayar bunga dan pokoknya akan lebih besar lagi, “ujarnya.
Berbagai aspek harus dipertimbangkan lagi, karena itu pihaknya berharap Pemkab Halsel terlebih dahulu melakukan kajian yang mendalam sebelum mengajukan ke DPRD untuk mendapat persetujuan. Sekedar diketahui, Pemda Halsel pada tahun 2019 mendatang akan mengajukan pinjaman sebesar Rp 150 miliar untuk membiayai pembangunan infrastruktur baik jalan, pasar dan lainnya yang ada di ibukota Kabupaten. (Raja)
