TERNATE – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pembentukan gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Maluku Utara (Malut). Kegiatan dengan tujuan mengangkat kembali nilai-nilai strategi revolusi mental dan gerakan perubahan secara mendasar tersebut dihadiri berbagai unsur, diantaranya tokoh agama, tokoh masyarat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, anggota partai politik, dunia pendidikan, dunia usaha, penyelenggara negara serta kepolisian.
Dalam kegiatan FGD ini masing-masing peserta akan dibagi dalam lima kelompok untuk membahas lima aksi yang menjadi prioritas di Malut, yakni, gerakan Indonesia melayani, gerakan Indonesia tertib, gerakan Indonesia bersih, gerakan Indonesia mandiri dan gerakan Indonesia bersatu. Terang Wagiran, Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan, Kemenko PMK, di Hotel Batik, Rabu 15 November 2017.
Lanjut dia, lima aksi yang menjadi pokok utama dalam FGD tersebut kemudian akan dipetakan kegiatan apa yang lebih didahulukan, “Jadi melalui kegiatan ini Pemerintah Daerah harus lebih kreatif untuk mengelolah setiap persoalan yang ada. Sebagai contoh, bagaimana Pemerintah Malut bisa melakukan aksi kebersihan dengan diadakan kegiatan program sadar sampah atau yang lainnya. Kami dari kementerian hanya akan memberi panduan untuk seluruh instansi maupun masyarakat, sementara penanganan secara lansung akan dikembalikan ke masyarakat dan Pemerintah Daerahnya karena pemerintah daerah lebih tau prioritas utama yang menjadi kebutuhan daerah,” jelasnya.
Wagiran berharap koordinasi ditingkat daerah harus berjalan dengan baik sehingga program yang diusulkan tidak tumpang tindih. “Setelah kegiatan FGD gugus tugas Provinsi Gerakan Nasional Revolusi Mental ini terbentuk bisa menjadi wadah kordinasi untuk lima program utama tersebut, dan juga program-program aksinyata dapat diidentifisai semua dan dilakukan prioritas kerja yang akan dilakukan”.
“Oleh karena itu dibutuhkan komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan generasi revolusi Nasional di Daerah sehingga bisa dilanjutkan gugus tugas di kabupaten kota”, tutupnya. (Ces)
