JAILOLO – Polemik status enam desa antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara hingga kini masih belum menemui titik terang. Meski tinggal menunggu putusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Untuk itu, masyarakat enam desa yang diwakili Kades Bobaneigo Kecamatan Jaltim, Abdullah Fara kepada wartawan di kantor Bupati Halbar, Kamis (30/11/17), menyampaikan pihak Pemkab Halut agar tidak berbuat gaduh seperti melaksanakan Upacara HUT Korpri ke 46 kemarin.
Abdullah Fara menegaskan dengan pemerintah Halut melaksanakan upacara korpri di wilayah 6 Desa itu tidak berdampak baik bagi Masyarakat enam desa, malah akan menambah kegaduhan dalam masyarakat.
” Sebab menurut kami (masyarakat) pro Halbar, itu kegiatan biasa saja dan tidak mempengaruhi kami,” cetus Abdullah.
Untuk itu, kami meminta kepada Pemkab Halut jangan membuat gerakan yang hanya menimbulkan kegaduhan dan memecah – belah masyarakat enam desa.
” Stop sudah Pemkab buat upaya provokatif, karena keputusan status enam desa sudah diserahkan ke Kemendagri jadi kita menunggu saja putusannya,” pintanya.
Karena gerilya yang dilakukan Pemkab Halut, bagian dari upaya provokasi, yang dapat mencederai kesepakatan kedua Pemkab (Halbar- Halut) dalam upaya penyelesaian enam desa.
Tambahnya, atas nama masyarakat enam desa, mendesak kepada Pemkab Halbar agar tetap melakukan pelayanan di enam desa, karena itu merupakan keinginan leluhur kami.
“Kami akan mengutuk keras kepada pihak – pihak yang melakukan upaya menghalang – halangi pelayanan Pemkab Halbar,” tutup Abdullah.(UK).
