TERNATE – Permasalahan santri yang melilit pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Ternate, membuat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, Nurlela Syarif angkat suara terkait permasalahan tersebut.
Nurlela kepada wartawan mempertanyakan terkait program Hafiz di pesantren karena dari awal sudah kami sampaikan harus di evaluasi, karena masih banyak keganjalan.
“Misalkan terkait ijazah saat mereka di pesantren, apakah setara dengan ijazah sekolah pada umumnya atau tidak”.
Selain itu ada terkait bantuan biaya pendidikan, ini juga perlu adanya transparan dari Dikbud, karena sejak dari awal Dikbud telah berjanji akan mengajak Komisi III untuk berkunjung dan seriusi soal ini tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya.
Belum lagi persoalan lain terkait anak-anak di pesantren, karena mereka sudah keluar dari program awal yang dicanangkan yaitu menciptakan Hafiz Al-Quran.
“Tapi malah anak-anak di ajarkan lain seperti program pertukaran ke Thailand, jadi memang perlu dievaluasi total soal permasalahan Ini,” ujar Nela sapaan akrabnya.
Terkait aspek anggaran Nurlela mengatakan sejak tahun 2016 alokasi untuk Hafiz berada pada kisaran 700 Juta tetapi pertanggungjawaban dari Dikbud juga nihil.
“Untuk itu kami minta agar terkait masalah Ini perlu dibuka secara jelas,” tutur Nurlela. (HT)
