JAILOLO – Inspektorat Halmahera Barat dalam penagihan piutang pihak ketiga yang melekat pada sejumlah SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), akan melakukan kerjasama dengan pihak kejaksaan negeri (Kejari) Halbar dengan dibuatkan surat kuasa khusus (SKK) kata Kepala Inspektorat (Inspektur) Halbar, Julius Marau, Selasa (16/1/2018).
Lanjut Julius, “Namun sebelum dibuat SKK ke Kejari Halbar, kita akan melakukan rekapan dan mengelar rapat bersama dengan pihak SKPD yang bersangkutan,” ungkapnya.
Sebab, mereka (SKPD) lebih perkembangan tindaklanjut terhadap pihak ketiga, sehingga proses tindaklanjut seperti apa.
Sehingga bila proses penagihan harus melalui pihak Kejari, maka akan kita buatkan SKK,” jelas Julius. Sembari menambahkan untuk menindak lanjuti hasil temuan dan pengembalian kerugian negara, maka akan dilakukan sidang Tuntutan pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR) tahun 2016.
Olehnya itu, “Bupati sudah memerintahkan untuk segera dilakukan sidang TPTGR, jadi dalam waktu dekat akan ini digelar sidang tersebut,” cetus Julius. (UK)
