JAKARTA – Komitmen untuk mendorong Smart City (Kota Pintar) Ternate, terus dilakukan oleh Komisi I DPRD Kota Ternate. Komitmen ini, terlihat dari hasil konsultasi Komisi I dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, di Jalan Medan Merdeka Barat, No. 9, Jakarta Pusat, Kamis (18/1).
Direktur Kominfo RI Firmansyah, Direktorat E-Government, Kominfo Hafni Septiana Nur Endah, dan salah satu staf Kominfo Dwi Elfrida, menyambut kehadiran Komisi I DPRD Kota Ternate.
Dalam kesempatan itu, Komisi I bersama Kominfo RI saling berbagi terkait kebijakan-kebijakan yang harus diambil untuk mendorong kemajuan Kota Ternate, terutama dapat menciptakan Kota Ternate sebagai Smart City sebagaimana tujuan awal perjalanan dinas Komisi I ke Jakarta.
Junaidi Bahrudin salah satu anggota Komisi I, dalam kesempatan tersebut menjelaskan, Pemerintah Kota Ternate, saat ini bersama DPRD serta stakeholder lain telah mengambil beberapa kebijakan menuju Smart City hingga menciptakan Kota Ternate sebagai Smart City.
Salah satunya dengan membentuk Koman Center yang dipusatkan di Kantor Walikota Ternate. “Beberapa kelompok masyarakat yang telah menggerakkan semacam komunitas sadar sampah. Bagi kami itu memang bagian dari bagaimana menyambut program Smart City, kita sudah bentuk komunitas masyarakat untuk memberikan pemahaman dan kesadaran terkait dengan kebersihan limbah,” jelasnya.
Sementara itu menurut Ketua Komisi I Johar Abdul, Smart City merupakan kebutuhan masyarakat saat pekembangan teknologi informasi kian deras. Untuk itu, pihaknya merasa perlu melakukan konsultasi ke Kominfo karena banyak informasi yang diterima. Termasuk pada akhir Februari nanti akan dilakukan assesment terhadap 25 kabupaten kota smart city, dari 100 kabupaten kota yang mengikuti.
Johar beserta anggota Komisi I DPRD Kota Ternate, juga berniat, segera mengundang dinas terkait untuk membahas persiapan Kota Ternate menuju Smart City, saat mereka kembali ke Ternate.
Disela-sela kunjungan tersebut, Direktur Kominfo RI menjelaskan arah dari Smart City adalah bagaimana masyarakat setempat diberikan kemudahan dari berbagai bidang dengan menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi.
“Idealnya sebelum menjadi smart city, harus menjadi green city, syarat menjadi green city dilihat dari kota yang bersih dari sampah, pengelolaan taman, masyarakat yang hidup teratur dan aman.
Terdapat enam pilar smart city, yakni Smart governence, Smart Living, Smart Ekonomi, Smart Branding dan Smart sociaty,” jelasnya.
Komisi I beranggotakan tujuh orang itu, yakni Johar Abdul, Makmur Gamgulu, Masri Tuara, Azizah Fabanyo, Junaidi Bahrudin, Hasan Luhulima, minus Yamin Rusli dari Partai Nasdem.
Komisi I yang dijadwalkan selama lima hari berada di Jakarta, memiliki dua agenda, setelah menuntaskan misinya berkonsultasi dengan Kominfo, Jumat (19/1), selain itu Komisi I dijadwalkan melakukan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). (*)
