LABUHA – Aksi kepala desa (Kades) se-Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menuntut pembayaran hak atau gaji 6 bulan pada hari kedua, Senin (05/02) dihalaman kantor Bupati ditanggapi langsung oleh orang nomor dua di Pemerintah Kabupaten Halsel.
Wakil Bupati Halsel, Iswan Hasjim dihadapan ratusan Kepala Desa (Kades)mengatakan, tuntutan yang disampaikan oleh para kades se-Halsel itu sangat tepat hanya saja cara yang disampaikan itu tidak tepat karena harus berteriak dijalan.
“Aksi ini sangat memalukan pemerintahan ini karena tidak pernah ada koordinasi dengan saya (Iswan). Jadi, saya minta aksi seperti ini tidak boleh terjadi lagi karena kita semua aparat Pemerintahan Kabupaten Halsel,”tegas Iswan.
Lanjut Iswan, apapun masalah harusnya duduk bersama diselesaikan secara detail, jangan pertontonkan segala sesuatu yang akan menjadi polemik dan spekulasi macam-macam dan menilai Pemda Halsel tidak mampu merealisasikan hak-hak pemerintah desa.
“Aparat Pemerintah harus taat azaz, budayakan kordinasi dan membuka kebobrokan mental,” tutup Wabup Halsel.
Sementara, Kadis BPKAD, Aswin Adam dihadapan para Kades mengaku karena konsidi keuangan maka pihaknya hanya bisa membayar tiga bulan, kemudian bulan maret 3 bulan dan april 3 bulan.
“Kita akan selesaikan secara bertahap karena pendapatan dana bagi hasil dan lain-lain belum masuk ke kas daerah,”tutup Aswin.
Tidak puas dengan penjelasan Wakil Bupati dan Kadis BPKAD, ratusan Kades meminta dilakukan hearing dengan Pemda dan DPRD dan dilaksanakan di ruang rapat DPRD Halsel secara tertutup dan melarang wartawan meliput.(Raja)
