GN-Sofifi, Proses pengalihan status SMA/SMK sederajat dari Kabupaten/Kota ke Provinsi sudah memasuki bulan kedua. Namun, sejumlah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota belum juga memasukan data valid jumlah guru dan siswa.
Kondisi ini menyebabkan Dikjar Malut kesulitan menetapkan jumlah kebutuhan operasional yang dibutuhkan pasca pengalihan status. “Kalau siswa sekitar empat ribuan, sementara guru sekitar lima ratusan. Kami tidak bisa memberikan angka pasti, karena sebagian kabupaten/kota juga ada yang belum memberikan data valid,” jelas Kadikjar Malut, Imran Yakub kepada wartawan, Kamis (06/10).
Menurutnya, hal ini terjadi dikarenakan masing-masing diknas terkesan terlalu meremehkan. akibatnya terkendala sebab belum ada data lengkap, “Mereka hanya berfikir untuk pengalihan status, akan tetapi tidak serius mengawal tahapan-tahan. Meski begitu pelayanan pendidikan tetap lakukan sampai ke pelosok kabupaten,” paparnya.
Data sementara yang sudah dikantongi Dikjar, jumlah siswa dan guru SMA/SMK sederajat terbanyak yang akan ditake over ke provinsi, diantaranya Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat. Hanya saja, Imran enggan memaparkan berapa banyak jumlah pastinya per kabupaten/kota. Sebab, ia beralasan belum menerima hasil rekapannya, sehingga belum berani mempublikasikan melalui media.
“Yang penting ditake over dulu, soal pembenahan itu mudah diatur. Sebab take over itu membutuhkan kesiapan dan keseriusan,” tandasnya.(ces)
