Gamalamanews.com-TERNATE, Direktorat Bea dan Cukai Ternate Maluku Utara, Selasa (25/07/17), menggelar rapat kordinasi antara aparat Penegak Hukum Provinsi Maluku Utara dalam rangka penertiban impor beresiko tinggi, yang dilaksanakan di Aula Kantor Bea dan Cukai di Jalan Ahmad Yani Ternate.
Rapat Kordinasi ini dihadiri oleh seluruh Stakeholder Penegak Hukum di Maluku Utara, diantaranya Danrem 152 Babullah, Kolonel Inf. Sachono, Danlanal Ternate Kolonel Laut Rizaldi, Wakabinda Maluku Utara Sulistiyawan, Kapolres Ternate AKBP Kamal Bahtiar, Letkol ABD Razak Rangkuti serta pejabat lainnya.
Rapat Kordinasi dan pernyataan dukungan aparat penegak hukum wilayah Maluku Utara kepada Bea dan Cukai Ternate dalam rangka penertiban impor beresiko tinggi ini adalah tindak lanjut instruksi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Inderawati pada Rapat Koordinasi Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIB) di Jakarta pada 12 Juli 2017 lalu, dan kini Direktorat Jenderal Bea Cukai Ternate melaksanakan rapat yang sama dengan melibatkan seluruh aparat penegak hukum yang ada di wilayah Provinsi Maluku Utara.
Kepala Bea dan Cukai Ternate, Nyoman Adhi Suryadnyana, yang di wawancarai wartawan usai melaksanakan rapat mengatakan, mengapa Bea dan cukai melibatkan penegak hukum lainnya di Maluku Utara karena luas wilayah Maluku Utara sangat besar, “keterbatasan inilah yang membuat kita ini harus bersinergi dengan penegak hukum lainnya” ujarnya.
Lanjutnya, “khususnya dengan Angkatan Laut, yang memang wilayahnya adalah laut, kemudian TNI Angkatan Darat, Polri dan Kejaksaan, kenapa dengan Polri dan TNI karena mereka memilii satker sampai ke kecamatan dan desa, seperti Polsek, Danramil, Babin Kamtibmas dan Babinsa, oleh Karena Itu saya rasa mereka akan memberikan dukungan yang sangat luar biasa terhadap Bea dan Cukai, kenapa fokus kita disini tidak semata-mata hanya mengkumpulkan uang negara tapi fungsi kita disini adalah industrial sistem atau membantu industri” jelas nyoman.
Tambah Nyoman, “program kami disini adalah bagaimana mengembangkan daerah Maluku Utara, jadi mendukung pemerintah daerah ini, baik itu pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi untuk dapat menjadi pusat pertumbuhan bisnis di Indonesia bagian timur, caranya dari sisi pertambangan dan mineral yang dimana Maluku Utara memiliki sumber daya pertambangan dan mineral yang cukup besar, terutama nikel kemudian emas dan pasir besi, nikel ini memiliki instensifikasi untuk itu tujuannya bukan investor asing tetapi untuk investor lokal dimana produk tidak memerlukan smelter jadi tidak memerlukan dana yang besar”, tutup Nyoman. (HI)
