TERNATE – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Ternate menggelar Rapat Kerja Daerah sekaligus mengukuhkan pengurus untuk masa bakti 2014-2019 di aula gedung DWP Kota Ternate Kelurahan Stadion, (26/10).
Sri Kaliman Wakil Ketua I DWP Provinsi Malut, diberikan kehormatan untuk melakukan pengukuhan sekaligus membuka rapat kerja pengurus daerah (Rakerda) DWP Kota Ternate. Acara tersebut dibuka dengan ditandai pemukulan gong oleh Wakil Ketua I DWP Provinsi Malut.
Dalam sambutannya Dia mengatakan, rapat kerja sendiri sangat penting untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja DWP berdasarkan laporan dari pelaksanaan program kerja (LPPK). Apalagi lanjut Sri pelaporan LPPK DWP sendiri sudah menggunakan system e-reporting atau pelaporan yang dilakukan secara elektronik. ”Ini menunjukan laporan program kerja yang dilaporan dapat diakses atau diketahui oleh seluruh DWP di Indonesia. Hal Ini merupakan suatu kemajuan besar dalam organisasi DWP, ”ujarnya.
Ia menambahkan melalui laporan tersebut tentu menjadi tolak ukur keberhasilan DWP dalam melaksanakan program kerja. ”Untuk itu saya sangat menyambut baik kerja yang diselenggarakan ini, ”ujarnya.
Sri juga mengungkapkan Kota Ternate dalam pelaporan sistem e-reporting menjadi yang terbaik dari 9 Kabupaten/Kota di Malut. Hal tersebut lanjutnya, menjadi barometer dan tolak ukur keberhasilan program yang telah dilaksanakan oleh pengurus DWP di Ternate. ”Kota Ternate menjadi yang terbaik ini sangat luar biasa,” jelasnya.
Sementara Ketua DWP Kota Ternate Marlisa M. Tauhid mengatakan, dengan pengukuhan tersebut akan memperkuat pihaknya dalam melaksanakan program kerja unggulan. Ia menjelaskan, terdapat 3 program unggulan di masing-masing bidang yakni bidang ekonomi, pendidikan dan sosial budaya.
Untuk pendidikan sendiri lebih pada pendidikan keluarga anggota maupun masyarakat, sementara ekonomi pada peningkatan ekonomi kreatif perempuan dan sosial budaya lebih pada gerakan masyarakat sehat. “Ada juga program lainnya dan pelaksanaan program juga kita kerja sama dengan organisasi masyarakat dan pemerintah seperti sunatan massal di 6 Kecamatan,” jelas Marlisa.
Marlisa juga memaparkan, pihaknya melakukan kerja sama dengan Dinas Perpustakan dan Arsip Daerah dan membuka taman belajar serta kelompok belajar dengan target anak putus sekolah di lingkungan pasar. ”Dan kita rencana akan berupaya untuk mendorong mereka untuk menyelesaikan pendidikan wajib 9 tahun”, tutupnya. (Bento)
