TERNATE – Sorotan DPRD terkait dengan jembatan Takofi Kecamatan Moti Kota Ternate yang baru di bangun tahun 2017 sudah retak. Saat dikonfirmasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Risval Tribudiyanto, merasa kaget dengan hal itu.
Kepada awak media, Risval, yang mendengar keretakan jembatan tersebut mengatakan PUPR akan lakukan pemanataan langsung untuk melihat tingkat kerusakan jembatan yang dikabarkan retak tersebut. “Sejauh ini kita belum, lakukan kajian tehnis, setelah menerima laporan tersebut, kami akan melakukan kajian tehnis seperti apa, apakah lakukan penguatan-penguatan, atau ada yang salah dalam metode pelaksanaan pekerja sehingga terjadi keretakan seperti yang disampaikan oleh DPRD tersebut”, tuturnya.
Pembangunan jembatan Takofi kecamatan Moti baru dibangun tahun 2017, artinya bahwa pembangun jembatan tersebut sangat baru, maka akan dikaji kembali pembangunannya seperti apa, sehingga dengan waktu pembangunana yang sangat cepat sudah terjadi keretakan pada pembangunan jembatan tersebut.
“Apakah adahal lain yang mengakibatkan terjadi keretakan ataupun ada metode yang keliru atau bagaimana, akan kita mengecek kembali, “katanya.
Menurutnya setelah ada sorotan dari DPRD sejauh ini saya belum menerima laporan, “Jika memang ada keretakan maka saya akan panggil untuk sikapi persaalan seperti apa, nanti dikonfirmasi”, imbuhnya.
Risval menegaskan bahwa, jika kedapatan bahwa pembangunan jembatan tersebut kualitas pembuatannya tidak sesui dengan peruntukannya, maka kontraktor yang menangani jembatan tersebut akan disangsi.
“Karena pertanggung jawaban ini mengenai dengan pembangunan struktur, jika berbicara mengenai struktur maka kita tidak boleh main-main, karena ini menyangkut keselamatan orang, karena ini bukan bicara tentang jalan setapak yang retak atau apa ini masalah jembatan, jika sudah masuk dalam struktur maka akan kita spesifikasi jika ada yang kurang tidak bisa didiamkan,” tegasnya.
Dalam permasalahan tersebut bakal ditindaklanjuti keretakannya dibagian mana saja dan seperti apa, “Bakal dipanggil pejabat fungsional, kegiatan pun harus bertanggungjawab penuh karena ini menyakut dengan kselamatan, karena hal ini jika tidak disikapitakutnya terjadi hal yang tidak diinginkan bersama, “pungkasnya. (HT)
