MOROTAI – Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Pulau Morotai, Hi Asrun Padoma, Senin (22/10). Bertempat di ruang aula lantai dua kantor bupati membuka kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Golongan II dan Golongan III Formasi Bidang PTT dan Guru Garis Depan (GGD) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2018.
Kegiatan pendidikan dan pelatihan CPNS, terdiri dari Bidang PTT sebanyak 33 orang dan GGD 31 orang, dihadiri oleh Wabup Morotai, Hi Asrun Padoma, Sekda Morotai Muhammad M Kharie, para Asisten, Staf Ahli, dan staf khusus, dan para Kabag, serta sejumlah pimpinan SKPD dilingkup Pemda Pulau Morotai.
Kepala Badan (Kaban) Diklat Provinsi Malut, Anwar Hasim mengatakan, ”Saya ingatkan kepada seluruh perserta yang mengikuti prajabatan, dan sebantar lagi akan diangkat menjadi PNS, disiplin yang saudara tunjukan saat menjadi PTT itu jangan lagi diterapkan kalau sudah diangkat jadi PNS. Kita harus komitmen dan harus mengabdikan diri kepada negeri ini,” ucapnya.
Lanjut dia, ”Kalian jangan cuma menunggu SK 100 persen kemudian kredit di bank sampai habis. Hal inilah yang nantinya membuat kalian malas berkantor. Begitu juga kalau kalian sudah diangkat menjadi PNS, maka jangan lagi meminta pindah. Olehnya itu, Saya minta kepada wakil bupati. Kalau ada pegawai yang minta pindah keluar daerah jangan disetujui, karena pegawai yang sudah diangkat jadi PNS di daerah setempat itu harus mengabdi betul-betul di daerah tersebut,” tegasnya.
Lanjutnya, ,”Para pegawai harus jalankan sesuai dengan amanat yang sudah diterapkan, sehingga pelayanan juga dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, saya harapkan kepada para pegawai yang ada di Morotai agar segera mengikuti kegiatan Diklat di Provinsi, karena akhir-akhir ini saya sudah tidak lagi melihat para pegawai dari Morotai mengikuti kegiatan tersebut. Padahal kegiatan ini adalah amanat UU yang harus di jalankan oleh para pegawai. Olehnya itu, saya meminta agar dapat mengikuti kegiatan tersebut,” harapnya.
Sementara Wabup Morotai, Hi Asrun Padoma, saat membuka kegiatan dalam sambutan mengatakan, ”Kalau pemimpin memperbudakan para pegawai, maka kalian harus lawan, karena kalian diangkat menjadi seorang pegawai itu dengan tujuan untuk mengabdi di daerah ini, sesuai dengan UU yang berlaku. Jangan di luar dari pekerjaan kalian kemudian diperbudakkan oleh pemimpin. Itu tidak bisa kalian jalankan,” tegas Wabup.
Dirinya mengakui, bahwa apa yang di sampaikan Kaban Diklat Provinsi Malut, itu sangat ia setujui, “Karena kegiatan itu sangat meningkatkan SDM kita, sehingga saya minta kepada Sekda agar segera memberangkatkan para pegawai untuk mengikuti kegiatan Diklat di Provinsi Malut,” pinta Wabup. (Ical)
