MOROTAI – Aksi unjuk rasa gabungan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat kabupaten Pulau Morotai yang mengatas namakan Koalisi Masyarakat Morotai Bersatu (KMMB), berlangsung selama dua hari ini yakni Senin sampai Rabu, dengan tujuan melengserkan Bupati Benny Laos dari jabatan, nampaknya sudah sampai di telinga Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo.
Pasalnya, Presiden melalui Staf Khususnya, Hermawan, langsung meminta keterangan dari Bupati, Benny Laos dan salah satu ASN lingkup Pemda Pulau Morotai terkait persoalan dimaksud. Dan setelah memperoleh informasi melalui media adanya aksi unjuk rasa ASN dan masyarakat untuk melengserkan Bupati di Kabupaten Pulau Morotai.
“Tadi pagi Staf Khusus Presiden telepon saya, dari keterangannya sebelum menelpon saya, beliau bilang duluan telepon Bupati meminta keterangan seputaran permasalahan aksi unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Morotai,” kata salah satu ASN lingkup Pemda Pulau Morotai, Yakmil Abdul Karim, kepada sejumlah wartawan di halaman kantor Bupati, Kamis (22/11).
Sesuai keterangan Bupati yang diperoleh melalui Staf Khusus Presiden, kata Yakmil, Bupati menyebut, bahwa bukan ASN yang menggelar unjuk rasa melainkan para pegawai honorer yang tidak mengikuti kebijakannya.
”Yang ikut demo itu hanya pegawai honorer yang berpakain ASN, buktinya tidak ada pejabat yang ikut demo,” ucap Yakmil meniru kalimat Staf Khusus Presiden.
Bahkan, Bupati menyebut masyarakat yang terlibat dalam unjuk rasa, yakni lawan politiknya yang kalah darinya saat bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati-Wakil Bupati tahun 2017 lalu. Dan hanya anggota Dewan yang mendukung aksi unjuk rasa itu, dari oposisi yakni Partai Keadilan Sejaterah (PKS) tidak ada dari partai lain,” imbuhnya.
Yakmil Abdul Karim lantas mementahkan pernyataan Bupati yang menyebut, bahwa yang ikut unjuk rasa itu pegawai honorer, bukan ASN.
”Perlu saya tegaskan, bahwa peserta yang demo itu adalah ASN yang ada jabatan, termasuk saya juga ASN yang memiliki jabatan di Dinas Capil,” tutur Yakmil.
Yakmil juga menyentil pengakuan Bupati, bahwa tidak ada satu pun pejabat yang ikut terlibat dalam unjuk rasa.
”Bupati bilang tidak ada pejabat yang ikut demo, lalu Asisten I itu bukan pejabat dan perlu diketahui yang lakukan orasi itu semuanya dari ASN,” tegas Yakmil.
Sementara, mantan Ketua Tim Keamanan Pilkada Benny Laos, Sidik Kharie juga ikut membantah pernyataan Bupati, dimana masyarakat yang berunjuk rasa itu lawan politiknya yang kalah saat Pilkada berlangsung.
“Ini bukan soal kalah dan menang, tapi kita harus ambe sikap turun ke jalan, karena Bupati telah menyakiti masyarakat Morotai, dan ini bukan bicara kepentingan politik tapi kepentingan orang banyak,” singkat Sidik.
Hingga hari Kamis (22/11), aksi mogok berkantor masih dilakukan ASN. (Ical/SS)
