MOROTAI – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pulau Morotai bersama Kepolisian Resor (Polres) Morotai, Rabu (23/01) bertempat di ruangan Mapolres memggelar Press Release kaitan dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pengawasan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu di Morotai.
Kapolres Pulau Morotai, AKBP Mikael P Sitanggang, saat membuka acara menyatakan bahwa, ”Bantuan sosial yang diberikan oleh Pemda setempat ini kami akan mengawal terus, sehingga dalam penyaluran dana itu harus betul-betul sampai ke orang yang tepat, agar tidak ada lagi penyelewengan anggaran.
Olehnya itu, dengan adanya program ini kami dari pihak Kepolisian akan membantu penuh ke Pemerintah Daerah,” ucap Kapolres.
Sementara Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Morotai Basri Hamaya mengatakan, ”Setelah dilakukan video konfer pendatangan kesepakatan bersama antara Kementerian dan pihak Kepolisian. Maka telah dirilis oleh Kementerian, dan atas inisitif Kapolres Morotai maka Dinsos Morotai hari melakukan pembentukan Satgas. Namun, saat ini kami masi menuggu petunjuk dari Dinsos Provinsi Malut,” ungkap Basri.
Dirinya menjelaskan bahwa, “Sesuai dengan visi misi Bupati Benny Laos untuk program keluarga sejaterah yang di anggarkan dalam APBD tahun 2019 senilai Rp 10,7 Miliar, dengan kategori lansia, janda, anak yatim dan distabilitas, dan di tahun ini terdapat sebanyak 4.323 orang yang akan menerima bantuan uang tersebut,” terang Basri.
Basri mengaku bahwa, ”Saat ini masih ada masyarakat yang seharusnya mereka sudah berhak mendapatkan bantuan itu, namun dengan adanya KTP mereka yang masi bermasalah sehingga bantuan tersebut mereka belum mendapatkannya. Ini karena di saat menika mereka tidak mengurus KTPnya, tetapi kami sudah memberitahukan kepada para Kades untuk memgarahkan masyarakatnya agar mereka melakukan perekaman ulang. Sehingga bantuan tersebut bisa mereka dapat,” aku Basri.
Selain program keluarga sejahtera, kata Basri. Ada juga sejumlah program lainnya di tahun ini yang melekat di Dinsos Morotai, yakni program KAT di desa Cendana kecamatan Morja dan desa Tanjung Saleh kecamatan Morut, kemudian Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan pembagunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),” kata Basri.
Diketahui bahwa, dalam kegiatan pembentukan Satgas pengawasan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu itu, dihadiri oleh Wakapolres Morotai Kompol Dedi Wijayanto, Kabid perlindungan anak dan perempuan, ibu Ida, serta para anggota Satgas. (Ical)
