TERNATE – Ketua Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo menuturkan berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), angka golput atau tingkat partisipasi pemilih untuk datang ke tps menunjukkan tren yang meningkat.
Pada era reformasi, tingkat golput semakin memprihatinkan. Angkanya melambung hingga puncaknya pada Pileg 2009 yang mencapai 29,1 persen. Meningkatnya angka golput berarti partisipasi pemilih semakin menurun.
“Selain itu, ini juga mengindikasikan tingkat kepercayaan kepada proses demokrasi yang menurun”, ungkap Yosep Stanley Adi Prasetyo, pada Workshop Liputan Pemilu, yang dilaksanakan Dewan Pers, Selasa (26/2) bertempat di lantai II Dafam Hotel Ternate.
Yosep Stanley Adi Prasetyo mengungkapkan, ini adalah salah satu kegagalan partai politik, karena salah satu fungsi parpol adalah melakukan pendidikan politik, harusnya parpol mampu turun ke masyarakat memberikan pendidikan politik. Tapi fakta yang terjadi parpol kurang menjalankan fungsi parpol tersebut.
Dalam penelitian lanjut Stanley, mengungkap bahwa peningkatan golput disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, golput yang terkait dengan ketidakpuasan terhadap parpol yang dianggap hanya berorientasi kekuasaan.
Kedua, golput yang tidak terkait dengan persoalan perlawanan rakyat, melainkan persoalan administratif atau masalah teknis seperti nama pemilih yang tidak terdaftar.
Untuk itu Stanley berharap Pers sebagai pilar ke empat demokrasi harus menjalankan fungsi edukasinya dengan menyampaikan pendidikan politik ke masyarakat.
“Ketika eksekutif, legislatif dan yudikatif tak bersuara lagi, pers merupakan pilar demokrasi diharapkan selalu berperan”, kata Stanley
Sementara itu mantan ketua Dewan Pers, Bagir Manan dalam kesempatan yang sama mengatakan, tingkat golput awalnya hanya sebesar 8,60 persen pada 1955, lalu turun 5,2 persen menjadi 3,4 persen pada 1971.
Kemudian, pada Pemilu 1977 hingga 1997, tingkat golput perlahan mengalami kenaikan.
Baginya, secara umum, tingkat golput di era Orde Baru (1955-1997) cenderung lebih rendah dibandingkan era setelahnya, yaitu berada pada rentang 3 hingga 6 persen. Hal ini terjadi karena pemilihan pada era ini berupa pengalaman mobilisasi, bukan partisipasi. (HI/LK)
