JAILOLO – Rapat paripurna ke 3 masa persidangan I tahun 2019 dengan menyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat oleh Bupati Halmahera Barat (Halbar ) Danny Missy secara resmi pada Rabu (10/4/2019).
Bupati Halbar dalam sambutannya menjelaskan, penyampaian LKPJ 2018 ini merupakan amanat peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini dan mengingat penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2018 telah berakhir.
“Saya selaku kepala daerah berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ akhir tahun anggaran 2018 kepada dewan perwakilan rakyat daerah melalui rapat paripurna untuk mempresentasikan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pembangunan yang telah dicapai selama tahun anggaran 2018,” jelasnya.
Lanjutnya, LKPJ Bupati Halbar akhir tahun anggaran 2018 ini, disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun anggaran 2018, kebijakan umum apbd (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran (PPA) serta peraturan daerah kabupaten halmahera barat nomor 6 tahun 2018 tentang penetapan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan kabupaten Halmahera Barat tahun 2018.
“Berdasarkan RPJMD Kabupaten Halbar tahun 2016-2021, visi pemerintah kabupaten halmahera barat adalah mewujudkan masyarakat Halmahera Barat yang cerdas, religius, berbudaya, sehat sejahtera, yang bermoral dan berintegritas,” tuturnya.
Selain itu, untuk mewujudkan visi ini, misi yang diemban oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Barat adalah meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. meningkatkan SDM unggul, sehat, cerdas, bermoral dan mendorong kelanjutan pendidikan sampai kepada tingkatan S1, S2 dan tingkatan sesuai dengan kompetensi, gratis biaya kesehatan masyarakat prasejahtera dan pemerataan pembangunan penyediaan fasilitas umum masyarakat.
“Meningkatkan perekonomian daerah berdaya saing berbasis industri pertanian, perikanan, pariwisata dan budaya dengan pendidikan ekonomi kerakyatan, meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam pelayanan prima kepada masyarakat. meningkatkan kesejahteraan masyarakat moril, materil, spiritual berlandaskan sendi-sendi keagamaan. Mempercepat pembangunan perekonomian dengan mendorong pertumbuhan investasi daerah dipadukan dengan koperasi, pengembangan pasar tradisional modern,” ungkapnya.
Bupati juga menyatakan dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2017 serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2018, maka ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Halmahera Barat tahun 2018 yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi daerah yang berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata. Adapun maksud dari tema RKPD tahun 2018 yaitu memberikan sebuah gambaran bahwa pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menginginkan arah pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
Percepatan pembangunan infrastruktur; percepatan pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata. “Dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan, pemerintah kabupaten halmahera barat terus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Halbar tahun 2016-2021,” pungkasnya. (Uk)
