TIDORE KEPULAUAN – Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menanggapi terkait janji politik Pembentukaan Daerah Otonom Baru (DOB) Sofifi oleh pemerintahan AMAN (Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen) yang hingga saat ini belum kunjung teralisasikan, sehingga janji politik tersebut mendapat sorotan dari publik.
Menanggapi hal itu, Muhammad Sinen menyampaikan bahwa apapun yang disampaikan tersebut, sesungguhnya masih ada kaitannya dengan aturan yang saat ini berlaku yakni Moratorium Daerah Otonomi Baru oleh pemerintah pusat.
Namun begitu, dirinya menegaskan bahwa pemerintahan AMAN tetap punya komitmen dengan apa yang disampaikan tersebut. “Yang jelas saya dengan pak wali itu tetap komitmem dengan apa yang torang sampaikan. Tapi karena kondisi kemampuan keungan negara ini kan belum stabil sehingga presiden belum mencabut moraterium itu,” kata Ayah Erik sapaan akrab Muhammad Sinen.
Dikatakan juga, saat ini masih menunggu dicabutkannya moratorium tersebut, dan bilamana pemerintah pusat sudah mencabut, maka dirinya tetap mengikhlaskan untuk dimekarkan. Sembari menambahkan bahwa semua pembiayaan nantinya akan tetap dari pusat.
Selain moratorium, Ayah juga menyampaikan bahwa kendala lainnya yakni adanya maklumat Sultan Tidore yang menolak pemekaran Sofifi.
“Kemudian disini juga harus terbentur dengan maklumat Sultan soal menolak pemekaran. Ini yang jadi persoalan,” jelas Ayah.
Padahal kata Ayah, bila dilihat dari sisi ekonomi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara ketersediannya mendukung pemekaran.
“Karena torang lihat selama ini pembebanan yang ada kemudian diberikan porsi untuk pemekaran maka itu lebih bagus lagi. Dan secara khusus untuk pulau Tidore sudah siap dalam sisi infastrukturnya,” ujar Ayah.
Walau begitu, Ayah mengakui bahwa konsekuensi yang akan terjadi adalah pengurangan anggaran. Sebab DAU itu dilihat dari luas wilayah dan jumlah jumlah penduduk. “Ini konsekuensi pertama di Tidore pasti pengurangan dana DAK DAU itu. Tapi kalau mau lihat Alhamdulillah sudah cukup,” tutur Ayah. (SS)
