Beranda Maluku Utara Lagi, WTP Diraih Pemerintah Kota Ternate

Lagi, WTP Diraih Pemerintah Kota Ternate

305
0
BAGIKAN

Lima Kali Pemerintah Kota Ternate Dapat Penilaian Terbaik Dari BPK

TERNATE – Kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate patut diberikan jempol. Buktinya, sudah 5 (Lima) kali berturut-turut Pemkot Ternate meraih predikat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Maluku Utara.

Sesuai dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 kepada 10 Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Maluku Utara, yang bertempat di Auditorium lantai II Kantor BPK perwakilan Malut pada Jumat (24/5).

Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman mengatakan, BPK telah menetapkan Opini WTP dari LHP LKPD Tahun anggaran 2018, dan Kota Ternate meraih predikat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-5 kalinya.

Kata orang nomor satu di Kota Ternate ini, secara pribadi sangat memberikan apresiasi kepada hasil pemeriksaan. “Dan ini adalah tantangan untuk mempertahankan WTP di masa akan datang. Artinya, harus meningkatkan kualitas kepada LHP Kota Ternate,” jelasnya.

Meskipun begitu, lanjut Wali Kota, meraih WTP ke-5 yang diterima oleh pemerintah Kota Ternate, tetapi tidak permanen atau selamanya meraih perdikat tersebut. Bisa saja, masa yang akan datang jika pengelolaan keuangan buruk maka WTP bisa saja turun.

“Maka dari itu, harus ada komitmen dari Pemerintah Kota. Terutama saya selaku kepala Daerah akan terus menjaga dan merawat serta memperbaiki hal yang masih kurang di dalam LHP,” cetus Burhan.

Wali kota juga mengatakan, kalau dilihat dari akhir pemeriksaan ada sejumlah persoalan yang harus diselesaikan. Seharusnya, dari awal sudah diantisipasi, dan memperhatikan dengan baik dalam penanggung jawab, dan disusun dengan tepat dan benar. “Maka harus ada perhatian Pemerintah Kota agar masa akan datang tidak terjadi lagi,” ingat Wali Kota.

“Kami akan terus melakukan pembinaan yang benar dari sejumlah uang yang keluar dari kas Daerah, harus tepat sasaran, agar bisa memberikan tambahan bagi masyarakat dan pertanggung jawab secara benar,”terang Wali Kota. (DU)