TERNATE – Pemuda Pancasila Provinsi Maluku Utara berjanji akan mendorong Rancangan Undang Undang (RUU) Kepulauan dalam Musyawarah Besar Pemuda Pancasila ke 10 di Jakarta tanggal 25-28 Oktober mendatang.
Usulan ini disampaikan pada Rapat Koordinasi Pengurus Pemuda Pancasila Provinsi Maluku Utara, di Ball Room Bolevard Hotel (13/10/19) yang dihadiri Ketua Wilayah Pemuda Pancasila Maluku Utara, Santrani Abusama, Sekertaris wilayah Irfan Hasanudin, Wakil Ketua Iskandar Idrus, Ketua Sapma Pemuda Erwin Umar, Wakil ketua bidang idiologi dan politik Iki Sukardi Husen serta pengurus Pemuda Pancasila kabupaten dan kota yang terdiri dari, Sula, Taliabu, Halmahera Tengah, Halmahera Barat dan Ternate.
Wakil ketua Majelis Pimpinan Wilayah Ikhi Sukardi Husen, menyampaikan usai melakukan rapat, Pemuda Pancasila Maluku Utara mengkaji saat ini rancangan Undang Undang Daerah Kepulauan ini penting untuk menjadi perhatian, karena RUU ini memberi efek pertumbuhan ekonomi maupun akses seluas luanya untuk pembangunan khususnya di Provinsi Maluku Utara.
“Kurang lebih ada delapan daerah kepulauan di Indonesia yang memiliki konsekuensi benefitt dari Rancangan Undang Undang Daerah Kepulauan yang luas wilayahnya delapan puluh persen, diantaranya kepulauan Bangka Belitung, Ria, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara,” ungkap Ikhi Sukardi.
Lanjut Ikhi Sukrdi, mengapa Pemuda Pancasila Maluku Utara mendorong Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan ini karena bisa dilihat, wilayah Maluku Utara memiliki delapan puluh persen wilayah laut yang perhitungan Dana Alokasi Umumnya (DAU) yang lebih besar.
“Untuk itu kami mendesak DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar segera mengesahkan RUU Daerah Kepulauan yang saat ini sudah tuntas di bahas oleh DPR RI,” cetus Ikhi.
Selain mendesak agar RUU Daerah Kepulauan disahkan, Pemuda Pancasila Provinsi Maluku Utra juga akan meningkatkan ideologi Pancasila. (HI)
