TERNATE – Mendorong Pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Daerah Kepulauan, Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (PP) Provinsi Maluku Utara (Malut), terus melakukan sosialisasi, kerjasama dan dialog publik untuk mencari dukungan.
Wakil Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PP Malut, Ikhi Sukardi Husen saat membuka kegiatan dialog menyampaikan komitmen tinggi dari PP untuk memperjuangkan ke pemerintah pusat agar segera menyelesaikan RUU, dengan mempertimbangkan kekhususan daerah kepulauan.
“Sebagai bentuk penguatan terhadap RUU Daerah Kepulauan, PP Malut menjalin kerja sama dengan dunia kampus khususnya pusat Penelitian Pembangunan Ekonomi (FEB ) Unkhair untuk menyelenggarakan dialog,” ungkap Ikhi.
Selain itu, PP juga mengajak komponen dan kelompok strategis lainnya di Malut agar bersama-sama menekan pemerintah menetapkan RUU menjadi UU agar masyarakat Malut yang mayoritas berdomisili di gugus pulau dapat menikmati kesejahteraan.
“Pemuda Pancasila sebagai ormas membuka diri bagi pihak lainnya khususnya kampus, agar ke depan dapat terjalin kerja sama yang erat dalam memberikan gagasan-gagasan terkait pembangunan Malut,” tambah Ikhi.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Mohtar Adam mengatakan, jika RUU Daerah Kepulauan disahkan sangat berdampak pada perkembangan ekonomi terutama di Maluku Utara yang merupakan wilyah kepulauan.
“Jika RUU Daerah Kepulauan ini disahkan maka akan sangat menguntungkan Maluku Utara karena wilayah Maluku Utara ini merupakan daerah kepulauan, seperti, Kepulauan Sula, Kepulauan Taliabu, Pulau Obi dan Pulau Morotai,” ungkap Mohtar Adam. (PN/HI)
