MABA – Dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Bawaslu RI nomor : 1250/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2019. Terkait pengawasan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), bersama-sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Haltim, menggelar rapat koordinasi, yang diselenggarakan di Kantor Sekretariat Bawaslu Haltim, Selasa (29/10/2019).
Kordiv Pengawasan Bawaslu Haltim, Kartini Abdulah mengatakan, rapat tersebut, melibatkan KPU dan Dukcapil, guna membenahi DPT 2019, agar kedepan dalam proses pemutakhiran data pemilih, Bawaslu dan KPU bisa bersinergi agar proses penyelesaian DPT yang berkaitan dengan pemilih yang sudah pindah maupun pemilih yang sudah meninggal, namun nama masih ada dalam DPT.
“Akan tetapi yang terpenting itu adalah pemilih yang sudah berdomisili di Haltim namun belum memiliki E-KTP, karena syarat-syarat adminstrasi tidak terpenuhi. Dan ada juga berdomisili di Haltim, namun E-KTPnya berada di luar Kabupaten Haltim. Hal ini yang perlu harus diselesaikan,” jelasnya.
Dikatakan melalui rapat tersebut, Bawaslu juga meminta data banding dari KPU dan Dukcapil, berkaitan dengan besaran jumlah masyarakat Haltim yang sudah melakukan perekaman mulai setelah selesai Pemilu 2019 sampai pada bulan ini.
“Karena ini bisa menjadi acuan dalam pengawasan kenaikan presentasi DPT nanti, disaat penetapan DPT pada bulan Maret hingga Mei 2020,” terangnya.
Selain itu, lanjutnya, Bawaslu meminta penjelasan ke KPU terkait besaran presentasi kenaikan DPT, sejak pemilu terakhir 2019 dengan jumlah DPT 57.970, hanya naik 10 persen. Namun besaran presentasi kenaikan DPT itu belum bisa dipastikan karena masih menunggu hasil dari KPU RI dan DP4 Kemendagri, baru bisa diprediksi berapa persen kenaikan DPT nanti.
“Jadi sementara masih memakai DPT tetap pemilu 2019, yakni dengan jumlah DPT 57.970, sambil menunggu data dari KPU RI dan DP4 Kemendagri,” cetusnya.
Selain itu, dalam rapat yang dipimpin oleh ketua Bawaslu Haltim, Suratman Kadir dan didampingi Kordiv Pengawasan Kartini Abdulah, juga hadir Ketua KPU Mamat Djalil, anggota KPU Ahmat A Fauto, serta Kepala Dinas Dukcapil Irawan Mabud, bersepakat akan membentuk forum guna mengawasi hal tersebut. (Dhy)
