TERNATE – Ketidak hadiran pimpinan SKPD saat paripurna di kantor DPRD, Senin tanggal 25 Januari kemarin membuat KNPI Provinsi Maluku Utara angkat bicara.
Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku Utara, Irman Saleh, kepada Gamalamanews.com mengatakan ketidak hadiran para pimpinan SKPD jangan dianggap remeh.
“Bukan tidak mungkin ada satu dan lain hal yang luar biasa sehingga pimpinan SKPD malas hadir di kantor DPRD. Kalau bukan malas, bisa saja pimpinan SKPD menganggap tidak begitu penting hadir di paripurna,” ungkap Irman kepada median ini, Rabu 27/21.
Lanjut Irman, masih baik jika pimpinan SKPD yang tidak hadir itu karena ada agenda lain yang sudah terjadwal dari jauh-jauh hari sebelumnya.
“Kenapa hanya satu orang anggota dewan yang bersuara ketika dianggap enteng pimpinan SKPD. Kenapa anggota dewan yang lain tidak bersuara. Tentu saja ini ada alasannya,” ujarnya.
KNPI menyarankan wakil rakyat untuk mengutamakan fungsinya, bukan orientasi lain. Jika ada orientasi lain dan apa bila itu ada hubungan dengan SKPD, maka sudah pasti tidak dihargai.
“KNPI menyarankan anggota dewan mengevaluasi sikap mereka selama ini terhadap pimpinan SKPD. Jika hubungan dewan dan Pemprov tidak baik, bagaimana mungkin kita bicara pembangunan yang berkelanjutan,” imbuh Irman.
Selain itu, KNPI juga menyarankan gubenur Abdul Gani Kasuba agar lebih tegas terhadap pimpinan SKPD yang malas hadir saat paripurna. “Harus ada sanksi tegas kepada pimpinan SKPD yang membandel, berupa diganti dari jabatannya,” tandas Irman. (HI)
