TERNATE – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir secara resmi membuka kegiatan Forum Diskusi Pembangunan Ekonomi Maluku Utara, dengan tema Prespektif Regional Maluku Utara, yang di laksanakan oleh Komisi II DPRD Provinsi Maluku Utara serta dukungan dari Sekertarit DPRD Provinis Malut, bertempat di Gamalama Ball Room Sahid Ternate, Rabu (31/8)
Sekda dalam sambutannya menyampaikan, pada tahun 2021 BPS Maluku Utara telah mempublikasikan Maluku Utara sebagai Provinsi dengan tingkat ekonomi tertinggi dan mengangkat daerah di mata pusat, Namum demikian kita patut untuk terus melakukan pemetaan terhadap pengengembangan ekonomi regional melalui upaya-upaya peningkatan sumber perekonomian daerah.
“Persoalan ketenagakerjaan di Maluku Utara juga menjadi penting untuk dibicarakan, dengan meningkatnya jumlah perusahan besar yang beroperasi di Maluku Utara maka jumlah tenaga kerja juga ikut bertambah seperti perusahan tambang yang merupakan tempat yang paling banyak merekrut tenaga kerja baik lokal, nasional bahkan tenaga kerja asing,” ungkap Sekda.
Lanjut Sekda, Jaminan kesejahteraan, dari perusahan untuk para tenaga kerja sesuai dengan data BPS yakni jumlah angkatan kerja per bulan sampai Februari 2022 sebanyak 634.000 orang. Jumlah tersebut naik jika dibandingkan dengan bulan Februari 2021 sebanyak 588.300 orang dan tenaga kerja di wilayah pertambangan yang paling banyak sehingga perusahaan perlu diingatkan agar memperhatikan kesejahteraan para pekerja.
“Wakil rakyat sebagai perpanjangan tangan rakyat, jadi harus mampu memperhatikan setiap masukan yang berkaitan dengan kebutuhan mereka,” jelas Sekprov
Pemerintah Pusat melalui Tenaga Kerja RI telah membangun sebuah gedung balai latihan kerja di Sofifi dan bahkan pembangunannya sudah mulai rampung, sehingga dengan adanya balai latihan kerja ini, tentunya tidak hanya tenaga kerja di bidang pertambangan saja yang mendapatkan perhatian, namun sudah tentu semua bidang keahlian akan memperoleh bimbingan sehingga bisa memastikan semua sektor ketenagakerjaan terdistribusi dengan baik.
“Saya berharap, dengan Forum Ekonomi Regional hari ini, Pemerintah Daerah maupun DPRD sebagai mandataris rakyat dapat melakukan kajian yang objektif terhadap upaya peningkatan nilai ekonomi di Maluku Utara,” harapnya.
Sementara Ketua DPRD Provinsi Malut, Kuntu Daud menyampaikan bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasioanl merupakan suatu proses perumusan yang terencana dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ditataran praksis Maluku Utara, pembangunan ekonomi masih bersifat persial dan sporadis. Masing-masing Kabupaten/Kota belum memperlihatkan sinergitas tentang potensi ekonomi unggulan, salah satu penyebab utama adalah kurang komunikasi dan koordinasinya pemerintah, antara pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga terimplikasi terjadinya praktek ekonomi yang berorentasi ego sektoral dan tidak berbasisi regional.
Ia menyampaikan, pelambatan pertumbuhan ekonomi yang merupakan imbas dari pamdemi covid-19 ikut mempengaruhi terhadap seluruh indikator makro ekonomi yaitu meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, sehingga sangat diperlukan strategi kebijakan nasional terhadap penyelenggara pemerintahan khususnya dibidang ketenagakerjaan di Maluku Utara.
Forum diskusi yang digelar hari ini adalah sebuah ikhtiar dan pintu masuk untuk menemukan way out dari beberapa persoalan diatas, serta menjadi ajang curhat gagasan dalam menghadapi problem pembangunan ekonomi regonal,” jelasnya.
“Kami berharap forum diskusi semacam ini dapat dihelat secara berkelanjutan, karena ini bagian dari sebuah ikhtiar untul mengefektifkan jaringan komunikasi, koordinasi, koneksi antar semua unsur pemerintah dan juga masyarakat,” harap Kuntu.
Turut hadir, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas RI, Pungky Sumadi M.Cp, Ph,d, Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pimpinan Perguruan Tinggi Se-Maluku Utara, Kepala Badan Pusat Statistik Maluku Uta. (Rls/HI)
