TERNATE – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Pemkab Haltim) melalui Badan Pengelolaan keuangan Daerah (BPKAD) menggelar Workshop Penganggaran dan Penatausahaan Menggunakan Simda-Next Generation Financial Management Information System (FMIS) yang diikuti oleh seluruh Kasubag di lingkup Pemkab Haltim . Perencanaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkup Pemda Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2022. Rabu (14/09/22).
Kegiatan tersebut di gelar selama tiga hari 14-16 September dan bertempat di Ballroom Hotel Surya Pagi Kota Ternate. Workshop dibuka oleh Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher, SE, dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Edy Suharto dan Kepala BPKAD H. Joko Lelono, SP serta Narasumber dari Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara.
Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher, SE., dalam sambutanya mengatakan workshop ini digelar dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih, Kasubag dan Bendahara sebelum memahami tata kelola secara utuh, baik perencenaan, penatausahaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban keuangan harus terlebih dahulu memahami dasar-dasar hukum mengenai pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dan System Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPM).
“Saya berharap kepada seluruh bendara dan kasubag, semua browsing mengenai aturan-aturan tersebut, agar bisa menjadi pegangan karena dalam tata kelola keuangan itu prinsipnya cuma satu yakni ketaatan terhadap asas, jika kita taat pada asas kita akan terhindar dari fraud,” imbaunya.
Anjas menekankan bahwa ketaatan terhadap asas itu mengenai bagaimana mengungkap pertanggung jawaban keuangan yang intinya adalah transparansi mengenai transaksi secara jujur.
“Pelatihan hari ini tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman dari aspek regulasi, prosedur dan mekanisme tetapi juga harus mengerti bagaimana megoperasikan sistem itu. Jika 2 ini sudah dikuasai insha Allah kapasitas pengelolaan keuangan daerah Halmahera Timur akan maju,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Edy Suharto menjelaskan bahwa untuk menyusun laporan keuangan harus memperhatikan tujuan dari pengelolaan atau penyelenggaraan pemerintah.
“Sesuai dengan PP No. 60, Setiap kegiatan pengelolaan keuangan harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien, laporan keuangan harus dapat diandalkan, semua aset harus dikelola secara aman dan setiap penyelenggara pemerintahan harus menaati perauturan perundang undangan,” ucapnya.
Workshop ini digelar untuk membantu para kasubag perencanaan dan bendahara agar bisa bekerja lebih efisien dengan menggunakan aplikasi Simda yang baru.
Sejalan dengan Kepala Perwakilan BPKP, Kepala BPKAD H. Joko Lelono, SP. mengatakan tujuan utama dari workshop adalah untuk menyiapkan tenaga atau sumber daya aparatur terutama di bidang perencanaan dan keuangan agar dapat meningkatkan potensi nya dalammempersiapkan diri menjalankan tugas dan fungsinya.
“Saya berharap dengan mengikuti workshop ini, bapak-ibu bisa siap dan paham mengenai tugas dan fungsi masing-masing, terutama pengelolaan keuangan dengan menggunakan aplikasi baru Simda-Next Generation FMIS,” pungkasnya. (Rls)
