JAKARTA – Satu-satunya Gubernur yang menghadiri undangan pembukaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2023, adalah Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba.
Kehadiran Gubernur Maluku Utara pun diapresiasi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri Dr Sugeng haryono dan Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Dr.Basseng saat acara pembukaan di gedung F Kantor BPSDM Kemendagri Jakarta, 02/08/2023.
Kehadiran Gubernur Malut KH Abdul Gani Kasuba pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional ini juga didampingi 6 pejabat Eselon II Lingkup Provinsi Maluku Utara yakni Kepala Biro Administrasi Pimpinan Rahwan K Suamba, Kadis Kelautan dan Perikanan Abdullah Assagaf, Kadis ESDM Suprianto Andili, Kadis Koperasi dan UKM Wa Zaharia, Kadis Perindag Yudhytia Wahab dan Kepala Biro ULP Kadri La Etje.
Kepala BPSDM Kemendagri mengatakan kehadiran Gubernur Maluku Utara menunjukkan pemimpin yang peduli tentang pengembangan SDM Pejabat Pratama yang kedepan mampu membantu tugas tugas gubernur dalam membangun daerah.
”Kami memberikan apresiasi atas kehadiran sosok gubernur yang perduli terhadap peningkatan kompetensi pejabatnya”, kata Sugeng.
Terkait dengan visi Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia emas maka para peserta akan mendapatkan tugas jauh lebih besar dimana salah satu indikator adalah pendapatan per kapita yakni sekurang kurangnya melaksanan delapan agenda nasional, 17 arah pembangunan dan 45 indikator pembangunan akan menyambung kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Sementara, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Dr.Basseng mengatakan inti dari PKN yang dilaksanakan LAN adalah Bagaimana reformasi birokrasi dapat dirasakan masyarakat karena ada Empat fokus dampak yang diusung dalam reformasi birokrasi yaitu pengentasan kemiskinan, investasi, porgram skala prioritas dan digitalisasi birokrasi.
“Fokus dari Empat tema adalah tema satu yakni kemiskinan dimana tujuan dari reformasi birokrasi adalah bagaimana mencapai kesejahteraan rakyatnya”, kata Basseng.
Diketahui, PKN II BPSDM Kemendagri dengan tema “Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Mendukung Reformasi Birokrasi Berdampak” akan berlangsung sejak tanggal 02 Agustus hingga 08 Desember 2023 tersebut juga dihadiri Kepala Biro SDM KPK, mewakili BKKBN Pusat, sejumlah Sekretaris Daerah Kabupaten, Kepala BPSDM dan Kepala BKD dan diikuti sebanyak 60 peserta dari 17 lembaga Kementerian, Lembaga Negara, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten di Indonesia. (ZM)
