TOBELO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selasa (07/8) pagi tadi, melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap RanPerda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Halamahera Utara Tahun 2017, serta penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS 2019 dan pengajuan rancangan KUPA dan PPAS perubahan 2018.
Rapat paripurna selain di pimpin Ketua DPRD Halmahera Utara Julius Dagilaha, SH, juga dihadiri Bupati Halmahera Utara Ir. Frans Manery tanpa didampingi Wakil Bupati, Mukhlis Tapitapi, S.Ag.
Ketua DPRD dalam pidato politiknya mengatakan, laporan keuangan Pemerintah Daerah Halmahera Utara tahun 2017, mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebab itu menurut dia, harus dipertahankan terus.
Sementara itu, Bupati Halmahera Utara, Ir. Frans Manery dalam pidatonya menjelaskan, sebelumnya laporan tersebut , terlebih dahulu telah disampaikan beberapa waktu lalu, atas pengambilan keputusan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2017.
Tambah dia, pemerintah daerah menargetkan Pendapatan Daerah untuk tahun anggaran 2019 yaitu, sebesar Rp 1.222.859.813.219,42 (Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah Empat Pulh Dua Sen).
Dengan rinciannya, lanjut Frans Manery, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 175.045.341.707,50 ( Seratus Tujuh Puluh Lima Miliar Empat Puluh Lima Juta Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah Lima Puluh Sen).
Sementara dana perimbangan sebesar Rp 818.139.583.219.42 ( Delapan Ratus Delapan Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah Empat Puluh Dua Sen). Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 229.674.888.292,50 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah Lima Puluh Sen).
Ditambahkan Bupati, Pemerintah Daerah memproyeksikan belanja daerah sebesar Rp. 1.212.859.813.219,42 (Satu Triliun Dua Ratus Dua Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah Empat Puluh Dua Sen).
Meliputi belanjan tidak Langsung dan belanja langsung. Tutup Bupati, “Dari besaran dana tersebut juga terjadi surplus antara pendapatan dan belanja, sebesar 10 Miliar, karena pembiayaan daerah banyak di bebankan ke Perusahan Daerah Air Minum”.
Paripurna pagi tadi ditutup dengan penyerahan sejumlah dokumen ke para wakil rakyat yang diterima langsung oleh Ketua DPRD dan 2 Wakil Ketua yakni, Oni Pulo, ST dan Helni Moudi Leke. (Enol)
