TERNATE – 30 Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku Utara (Malut) terpilih sudah diumumkan Bawaslu Republik Indonesia, Senin (13/8/2018). Ke-30 anggota Bawaslu 10 kabupaten kota yang akan dilantik itu diputuskan sebagaimana dalam pengumuman 0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018.
Dari 30 nama yang diumumkan itu, 18 orang dari mereka adalah incumbent yang pernah menjabat sebagai anggota Panwaslu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Malut 2018 lalu (peserta eksisting). Sementara sisanya sebanyak 12 personil merupakan anggota baru.
Termasuk juga perubahan formasi pada keterwakilan perempuan dimana sebelumnya hanya dua, kini menjadi lima orang di lima kabupaten kota.
Mereka disaring atas seleksi yang cukup panjang dari sekitar 209 orang yang ikut pendaftaran melalui tahapan seleksi tes tertulis, psikologi, kesehatan, wawancara lalu terakhir diuji kelayakan dan kepatutannya selama kurang lebih sebulan sejak Juli.
Ketua Bawaslu Provinsi Malut, Muksin Amrin SH MH sendiri yang dikonfirmasi menaruh harapan besar pada jajaran Bawaslu kabupaten dan kota yang akan bertugas selama satu periode alias lima tahun itu (2018-2023).
“Akhirnya kita punya pengawas di level kabupaten dan kota yang sudah permanen (bukan lagi bersifat sementara atau ad hoc). Tentunya yang perlu diperhatikan sekarang adalah terlebih dahulu adalah membangun soliditas secara internal. Kan ada beberapa yang baru. Jadi kita fokus membangun soliditas dulu biar bisa bekerja secara bersama-sama,” terang Muksin.
Ia berpendapat ke depannya moment yang akan dihadapi adalah Pemilu dan Pilpres maka kesolidan anggota menjadi hal penting untuk menunjang kinerja Bawaslu di provinsi Malut. Muksin juga berharap, Bawaslu kabupaten dan kota yang akan dilantik pada 15 Agustus oleh Bawaslu RI itu, dapat menjaga amanah yang diembannya.
“Tugas pengawasan kedepan akan sangat berat. Pada 2019 bakal ada Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden yang dilakukan serentak pertama untuk pertama kalinya. Kepada anggota baru Bawaslu agar senantiasa menjaga netralitas dan integritas. Dua kualitas itu dibutuhkan demi mewujudkan Pemilu yang demokratis. Integritas penyelenggara sendiri adalah harga mati,” pesan Muksin mengakhiri. (HI/MK)
