MOROTAI – Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera) Kabupaten Pulau Morotai, menilai Pemda Pulau Morotai telah gagal mempertahankan kuota Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) yang sudah diusulkan sebelumnya.
Buktinya, kuota CPNSD yang sebelumnya diusulkan oleh BKD 900 sekian ke Kemenpan RB, tetapi dipertimbangkan sehingga tinggal 400 sekian. Namun, dalam perjalanan Kemenpan RB meminta revisi kembali kuota tesebut.
”Hasil revisi itu Kemenpan RB menetapkan kuota CPNSD untuk Pulau Morotai hanya 245 orang, terdiri formasi guru 70, tenaga kesehatan 115 dan tenaga teknis 60 orang.
Hal inilah yang merupakan satu kegagalan besar daerah dalam melihat persoalan CPNSD di Morotai. Buktinya kuota yang didapatkan oleh Pemda Morotai dari Kemenpan RB hanya 245,” ungkap Ketua Ampera Pulau Morotai, Julkifli Samania, kepada media ini, Kamis (13/9).
Seharusnya, daerah dalam hal ini BKD memberikan keterangan logis dengan berdasarkan rekomendasi Bupati untuk Menjelaskan secara detil bahwa morotai sanggat kekurangan tenaga PNS, sehingga kouta Morotai untuk tahun ini bisa berimbang dengan kabupaten kota lain.
Karena saat ini isu tentang K2 itu tidak lagi di angkat menjadi CPNS, maka tentu harapan para honorer kuota CPNS bisa menutup nasib honorer/TKD yang di Morotai,” cetusnya.
Olehnya itu, Dirinya berharap sebelum tahapan tes CPNSD dilakukan, BKD bisa melakukan konsultasi ke Bupati Benny Laos, agar ini bisa di konsultasikan kembali ke Kemenpan RB untuk penambahan kouta CPNSD Morotai.
Sementara, kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pulau Morotai, Rini Ishak, saat dikonfirmasi wartawan, menyatakan, “Soal kuota CPNSD Morotai, sebelumnya kami usulkan 900 sekian, tetapi dipertimbangkan oleh Kemenpan RB sehingga kuota kami berkurang menjadi 400 sekian. Dan setelah itu Kemenpan RB meminta revisi kembali, dengan alasan bahwa PNS di Morotai sudah 2000 lebih, sehingga Kemenpan RB tetapkan kuota kami sebanyak 245 orang. Jadi jangan samakan dengan daerah lainnya, seperti Pulau Taliabu, wajar kalau mereka mendapatkan kuota lebih besar dari kami. Karena pegawai mereka baru 1000 lebih, sementara kami di Morotai sudah 2000 lebih. Ini yang menjadi pertimbangan bagi Kemenpan RB,” jelas Rina.(Ical)
