Nursina A Kadir : “Jadi anggaran itu berkurang karena pemotongan pajak PPN sebesar 10 persen dan PPH”.
MOROTAI – Puluhan warga penerima bantuan program dapur sehat yang tersebar 88 desa di Kabupaten Pulau Morotai mengeluhkan kebijakan Dinas Pemerdayaan Masyarakat Desa (DPMD) yang memotong anggaran dapur sehat sebesar Rp 1,9 juta.
Pemotongan ini diketahui setelah penerima dapur sehat yang seharusnya menerima anggaran sebesar Rp 21 juta. Namun, sayangnya setelah diterima hanya tersisa Rp 19,1 juta. Dan pemotongan dilakukan secara tunai.
Salah satu penerima bantuan dapur sehat Desa Totoduku, Kecamatan Morotai Selatan (Morsel), Selasa (18/9) mengaku, kaget dengan memotongan yang dilakukan pihak DPMD, karena sesuai dengan kesepakatan anggaran yang seharusnya diterima sebesar Rp 21 juta.
”Saya hanya terima Rp 19,1 juta lalu sisanya dikemanakan,” ucap penerima program dapur sehat menolak namanya disebutkan.
Sementara warga lainnya juga mengeluhkan kebijakan DPMD yang diduga terkesan pilih kasih terhadap penerima program dapur sehat.
Dimana seharusnya bagi warga yang sudah menerima program dapur sehat tidak berhak menerima bantuan yang sama. Namun, yang terjadi dilapangan warga yang sama kembali mendapatkan program tersebut.
“Didalam aturan sudah tertulis jelas, bahwa bagi warga sudah menerima bantuan dapur sehat tahun 2017 tahun berikutnya tidak lagi mendapatkan bantuan yang sama, tapi yang terjadi di lapangan orang yang sama menerimanya lagi,” kesalnya.
Terpisah Kepala DPMD Pulau Morotai, Nursina A Kadir, saat dikonfirmasi membantah telah melakukan memotongan anggaran dapur sehat.
”Jadi anggaran itu berkurang karena pemotongan pajak PPN sebesar 10 persen dan PPH sebesar Rp 1,5 persen dan jika ditotalkan pemotongan pajak sebesar Rp 1,9 juta,” timpalnya.
Terkait pernyataan warga yang menyebut, bahwa jika sudah mendapatkan program dapur sehat tahun berikutnya tidak lagi menerimanya lagi. Dirinya menuturkan, warganya yang keliru karena warga yang sama bisa menerima anggaran yang sama dengan catatan dapur sehat itu belum tuntas dikerjakan.
”Jadi perlu dipahami, warga bisa terima anggaran dapur sehat kembali asalkan program dapur sehat belum selesai dikerjakan, tidak mungkin bangunannya belum selesai anggarannya diberikan ke yang lainnya,” tutupnya. (Ical)
