JAILOLO – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) yang merealisasi program pembangunan penataan wajah kota Jailolo yang sampai memasuki akhir 2018 belum nampak terlihat.
Hal tersebut di pertanyakan oleh Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) jurusan Ilmu Administrasi Negara Sahroni A Hirto.
“Jika program ini sampai akhir tahun ini juga belum tampak, itu berarti Pemerintah Kabupaten juga belum sepenuhnya menentukan titik nol Kabupaten, dengan menetapkan titik nol maka konsep zonasi ruang dan desain kota terlihat,” kata Sahroni A Hirto kepada wartawan Senin (22/10).
Mahasiswa alumni pasca sarjana Magister UGM ini menuturkan, implementasi anggaran penataan kawasan inti kota belum terlihat bisa dikarena masih ada perdebatan terkait titik inti kota yang belum selesai.
“Terkait anggaran yang sudah ditetapkan wajib dipertanyakan, karena sudah masuk dalam APBD, jadi tidak dilaksanakan berarti menjadi temuan, terkecuali memiliki asumsi kuat untuk itu,” ujarnya.
Seraya Sahroni menegaskan DPRD Halbar wajib memanggil pemerintah untuk mendudukan persoalan inti kota.
Diketahui sebelumnya sesuai pengakuan Kabid Program PU-PR Halbar, Hj Andi Isa mengatakan, proyek penataan wajah kota Jailolo ini sesuai anggaran yang diusulkan dalam APBD induk 2018 sebesar Rp 1 Miliar. (Uk)
