TIDORE KEPULAUAN – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Dapil Maluku Utara, Basri Salama memberikan apresiasi baik kepada Wali Kota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim, karena telah berinisiatif baik sedini mungkin kepada petani kopra di kota Tidore Kepulauan, sebelum anjloknya harga kopra yang terjadi sekarang ini.
Hal itu disampaikan oleh Basri Salama kepada sejumlah awak media di kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, seusai menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pemerintah kota Tidore Kepulauan Tahun 2018, Rabu (21/11).
“Ada faktanya, Pak Wali itu sudah berinisiatif sebelum anjloknya harga kopra se parah ini, pak Walikota sudah membeli kopra pada petani kopra di kota Tidore Kepulauan itu dengan harga Rp 3.700,” kata Basri Salama.
Dikatakannya juga, selain pemerintah kota Tidore Kepulauan, pemerintah kabupaten Halmahera Utara (Halut) juga tengah mencoba menawarkan harga kopra yang sama dengan di kota Tidore Kepulauan, guna menekan anjloknya harga kopra saat ini.
“Kemarin di Halut itu pemerintah coba menawarkan Rp 3.700 sama dengan di Tidore,” tutur Basri.
Lanjutnya juga, saat ini untuk harga kopra di Surabaya dari pabriknya sudah hampir mendekati di angka Rp.5000.
Sementara terkait dengan anjloknya harga kopra, Basri menyampaikan, pihaknya berencana memanggil mmenteri Perdagangan, dan juga pihak Bulog, serta dari Menteri Desa untuk menanyakan sikap dan penawaran hal-hal lainnya dalam mengatasi anjloknya harga kopra.
“Beberapa hari lalu, saya sudah kontak di Kementerian Perdagangan kemudian di Bulog. Saya juga sudah bicarakan dengan pimpinan dan ketua DPD RI, bahwa kita berencana kembalinya dari sini, kita akan panggil Menteri Perdagangan, kita akan panggil Bulog, kita juga panggil Menteri Desa,” kata Basri.
Kenapa ada Kementerian Desa, kata Basri, karena dari anggaran desa yang naiknya cukup drastis di angka 70 triliun itu, pihaknya menginginkan ada pos khusus diberikan ke wilayah-wilayah yang kopranya anjlok, sebab komoditas kopra terbanyak ada di desa-desa di Maluku Utara.
“Dari 70 triliun itu kita ingin ada porsi khusus di wilayah-wilayah yang dimana kopranya anjlok, komunitas kopra yang mendominasi di wilayah pedesaan seperti di Maluku Utara. Disini kita menginginkan menteri desa itu memporsikan anggaran itu lebih besar ke BUMDes. Sehingga BUMDes itu diperdayakan untuk membeli kopra petani, Itu salah satunya,” jelas Senator asal Malut tersebut.
Tambahnya juga, dari situ, pihaknya kemudian membicarakan dengan Wali Kota. Dan mudah-mudahan insiatif Wali Kota Tidore ini menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah yang lain. Sehingga BUMD yang ada di pemerintah daerah masing-masing ini bisa menganggarkan anggarannya untuk membeli kopra,” tuturnya.
Untuk rencana pemanggilan terhadap Bulog, Basri mengatakan, pihaknya melakukan penawaran kepada Bulog, kaitannya dengan porsi belanja Bulog selain konsumsi pangan agar bisa membelanjakan untuk pembelian pala, cengkih, dan juga kopra.
“Kita berharap dalam waktu dekat ini kita akan bicarakan dengan Bulog untuk bagaimana langkah-langkah Bulog mengantisipasi gejolak harga kopra ini yang begitu anjlok sehingga membantu para petani kopra kita ini,” tandasnya. (SS)
