MOROTAI – Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Pulau Morotai, melalui Bagian Pemerintahan Setda Pulau Morotai, Sabtu (08/12) bertempat di ruang aula kantor bupati, mengelar rapat koordinasi (Rakor) dengan para Kades dan BPD di lima kecamatan pulau Morotai, dengan mengangkat tema, ”Penguatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik Menuju Morotai Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”.
Kegiatan Rakor ini, dihadiri oleh Asisten I Setda Morotai, Alexsander Wermasubun, Kajari Morotai, Supardi, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kabag Humas dan Protokoler Setda Morotai, Abdul Karim, para Kades, dan anggota BPD se-Kabupaten Pulau Morotai.
Bupati Morotai Benny Laos, dalam sambutan yang diwakili oleh Asisten II Setda Morotai Alexsander Wermasubun mengatakan, permintaan maaf karena bupati tidak hadir dalam acara, karena saat ini bupati masih mengikuti kegiatan penganugerahan daerah-daerah inovatif, dan daerah berprestasi dalam penerapan teknologi infrastruktur di Jakarta. Sehingga kegiatan Rakor dibuka oleh Asisten II.
Dalam sambutan, Asisten II menyampaikan, “Untuk menuju kemandirian dan daya saing, perlu personel yang kreatif dan inovatif dalam menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi. Penguatan kelembagaan juga tak luput dari perhatian Bupati. Disamping itu juga tentang pengawasan yang ketat. Agar segala alokasi sumber daya dapat terkontrol, dan berfungsi efektif bagi kemaslahatan masyarakat,” ucapnya.
Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Morotai menyampaikan, terkait dengan pengawasan anggaran desa. Bahwa permasalahan dana desa yang sering muncul itu dikarenakan masalah perencanaan.
”Karena dalam penyusunan perencanaan tidak melibatkan masyarakat. Tata kelola desa perlu pencatatan, yaitu data dukung, dan dokumentasi (tanpa hal-hal tersebut) berpengaruh pada implementasi dan proses selanjutnya,” ungkapnya.
Di hadapan Kades dan BPD, Kajari juga menghimbau agar aparatur desa memahami aturan perundang-undangan, agar semua dapat berjalan dengan lancar.
”Bagi desa yang sengaja bermain api, diharapkan menyelesaikan permasalahan administrasi, dengan memaksimalkan aplikasi yang sudah disediakan. Jika tidak maka kejaksaan akan melakukan penindakan. Meski wewenang kejaksaan terbatas pada penuntutan, namun ada wewenang laing berdasarkan Undang-undang,” imbuhnya.
Dirinya juga meminta kepada para Kades agar dapat memanfatkan fasilitas pendampingan yang dimiliki Kejaksaan, yaitu Tim Pengawal dan TP4D, yang tidak di pungut biaya,” pintanya.
Kades Gotalamo, Yanto A. Gani, salah satu peserta Rakor mengatakan, “Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami selaku kepala desa sebagai informasi awal untuk bagaimana menyatukan persepsi pembangunan desa di tahun 2019, yang nantinya melalui sinkronisasi program Pemda, terutama soal realisasi anggaran dan LPJ yang berbasis elektronik, dan harapan kami kedepannya segalanya program desa bisa berjalan lancar tepat dan transparan,”ucapnya.
Terpisah, Ketua Panitia kegiatan Rakor, yang Kasubag Pemerintahan Setda Morotai, Halima A. Rahman, dalam laporannya menyampaikan, “Tujuan diadakan Rakor dalam rangka optimalisasi fungsi ini terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau egovernment,” singkat Ketua.
Sementara, Kabag Humas dan Protokoler Setda Morotai, Abdul Karim menambahkan, ”Pelaksanaan kegiatan Rakor ini, Bupati mempunyai tujuan agar terciptannya visi pembangunan di kabupaten Pulau Morotai yang lebih ditekankan pada pilar penyokong pembangunan kabupaten Pulau Morotai yang meliputi pembangunan industri maritim, perikanan, pertanian dan pariwisata, serta menopang terciptanya pertahanan dan kemanan daerah yang kondusif demi terwujudnya visi pembangunan Pulau Morotai, yaitu terwujudnya kualitas perencanaan pembangunan yang terpadu, berkelanjutan dan berkeadilan,” katanya.
Lanjutnya, “Rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam bentuk presentasi rencana kegiatan serta evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan disampaikan oleh masing-masing narasumber, sekaligus tanya jawab dan diskusi dengan melibatkan para pimpinan SKPD, Camat dan para Kades,” tandas Kabag. (Ical)
