HALUT – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Tobelo, Dan Cabang Rumah Tahanan (Rutan) Labuha secara terpisah melaksanakan apel komitmen janji kinerja pada tahun 2019. Menindak lanjuti surat Sekjen Kemenkumham Republik Indonesia (RI) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut).
Apel Komitmen Pelaksanaan Janji Kinerja Tahun 2019 dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Dalam sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H Laoly, yang dibacakan Kalapas Klas IIB Rizal Effendi menyampaikan, “Kemarin kita sudah merefleksikan dan merenungkan segala
aktivitas dan capaian tahun 2018. Hari ini 3 Januari 2019, adalah 3 hari pertama dari 365 hari sepanjang 2019 yang harus kita lalui dan kita isi dengan kinerja untuk kejayaan bangsa dan negara. Acara hari ini adalah bagian dari langkah pertama kita dalam mengokohkan komitmen kita untuk mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang tentu saja akan berkontribusi positif bagi pembangunan hukum dan HAM di lndonesia”.
Lanjutnya, “Deklarasi janji kinerja yang sudah kita ucapkan tadi adalah bentuk komitmen dalam melaksanakan target- target yang telah disepakati. Demikian juga dengan pencanangan zona integritas dan penandatanganan pakta integritas adalah bagian dari ikhtiar kita mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM terus berintegritas dan bersih dari korupsi,” katanya.
Masih dalam sambutan, Momentum pagi ini sekaligus menjadi catatan awal tahun bagi para PNS hasil rekrutmen 2017 dan CPNS hasil rekrutmen 2018. Mengapa demikian, karena hari ini, melalui acara ini, diserahkan SK pengangkatan sebagai PNS kepada 17.521 orng hasil rekrutmen 2017, dan SK CPNS kepada 1.985 orang CPNS hasil rekrutmen 2018. Mereka adalah ASN dan CASN Kemenkumham yang telah lulus seleksi dan telah menempuh pentahapan pembinaan yang dilakukan secara terus menerus.
“Tahun ini adalah tahun terakhir dalam perencanaan strategis Kemenkumham untuk periode 2015- 2019. Saya minta
saudara-saudara segera menyusun langkah Jangkah percepatan, mengingat tahun ini adalah tahun poltik, yang mungkin saja sebelum satu tahun akan ada suksesi kepemimpinan secara nasional,” lanjutnya
Pada tahun 2019 ini Kemenkumham RI mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp13.305.871.866.000, (Tiga Belas Triliun Tiga Ratus Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) yang diserahkan langsung Presiden pada tanggal 1 1 Desember 2018 kemarin.
“Kedepan kita harus semakin progresif dalam mencapai target-target secara tepat waktu. Segera lakukan kolaborasi dengan
seluruh stakeholder kita, persoalan persoalan yang masih belum terselesaikan tahun kemarin, segera selesaikan di triwulan pertama tahun ini,” tutupnya. (Rls/Ogan)
