SOFIFI – Dalam rangka percepatan pembangunan strategis kawasan khusus ibu kota Sofifi, Menteri Marves, Luhut Binjar Panjaitan didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri ATR/Kepala BPN RI Sofyan Djalil bersama Pemerinta Daerah Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi Pengengembangan Wilayah dan Percepatan Infrastruktur Provinsi Maluku Utara, beretempat di Aula Nuku Kantor Gubernur Maluku Utara, selasa (22/6/21).
Menko Marves Luhut dalam pemaparannya mengtakan bahwa dalam rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan beberapa waktu yang lalu, yakni pengembangan kotabaru sofifi sebagai mejer projet amanat dari RPJM 2020-2024 UU 46 tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara atau permohonan terkait tentang PP tentang kawasan khusus.
Luhut juga menyampikan beberapa poin dalam pengembangan wilayah dan percepatan infrastruktur Provinsi Maluku Utara pada tanggal 2 juni lalu Mendagri telah menyampaikan ada kesepakatan pembentukan kawasan khusus ibu kota Provinsi Maluku Utara yang di hadiri Gubernur Malut, Bupati Halmahera Barat, Walikota Tidore Kepulauan, Sultan Tidore, perwakilan kesultanan Ternate serta tokoh masyarakat dalam forum tersebut.
Menteri ATR/Kepala BPN akan mendukung terkait dengan tata ruang untuk pengembangan kota Sofifi setelah PP kawasan khusus disahkan, kemudian Menteri Perhubungan menyampaikan terkait pengusulan bandara baru sebaiknya tidak dilakukan karena sudah ada bandara Kuabang Kao, dengan memperlebar akses jalan dari Kuabang Kao- Sofifi sepanjang 80 Km sehingga dapat dicapai dengan secepatnya”, katanya.
Kata Luhut, kawasan infrastruktur strategis disekitar kota Sofifi meliputi kawasan strategis kawasan industri, bandar udara serta pelabuhan yang berada disekitar kota sofifi, seperti sekolah, peningkatan rumah sakit umum, perumahan serta pasar tradisonal dan modern.
Gubernur Maluku Utara KH.Abdul Gani Kasuba, Lc menyampaikan terima kasih kepada ke empat Menteri yang telah membantu Pemerintah Daerah dalam membangun rumah dinas pegawai, pelabuhan serta bandara. Serta meluangkan waktu untuk berkunjung ke Maluku Utara dalam rangka melakukan rapat koordinasi kaitan dengan pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan di Maluku Utara.
Sementara itu Sekretaris Daerah Maluku Utara Drs. Samsuddin A. Kadir dalam paparannya mengatakan major projec kota baru ini diharapkan tidak terlewatkan tanpa pembangunan yang berarti, sehinga ada kesepakatan antara Gubernur, Bupati Halamahera Barat dan Walikota Tidore mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri agar wilayah Sofifi dijadikan sebagai kawasan khusus.
Untuk memenuhi kebutuhan fasilitas ibu kota provinsi layaknya sebuah kota maka harus membutuhkan 2.433, 22 H, sehingga kawasan-kawasan yang nantinya dibangun infarsrtuktur pemerintahan, transportasi logistik, pendidikan, perumahan dan kawasan pemukiman, mitigasi bencana, rekreasi, kesehatan serta pengembangan ekonomi SDM.
Sekda juga berharap bahwa apabila kota Sofifi sudah di bangun maka akan menjadi kota sentral karena sofifi berada dalam posisi tengah dalam pulau Halmahera, di bagian utara ada KEK dan SPT Morotai, KI weda, pulau Obi, untuk mendukung LIN kiranya ada bentukan SKPT di kepulaan Sula, Bacan serta Sofifi. Karena Sofifi sangat sentral sehingga infrastruktur yang dibangun dapat mendorong percepatan pembangunan di Sofifi.
Sementara itu Mendagri Tito Karnavian dalam penyampaiannya mengatakan bahwa selama 22 tahun Sofifi seharusnya menjadi pusat pemerintahan provinsi ini belum berkembang, ini merupakan salah satu persoalan tentang tumpang tindihnya kewenangan penanganan masalah sampah, kemudian penganggaran dari kementerian lembaga untuk membantu mengembangkan kota Sofifi tidak memiliki landasan hukum yang kuat sehingga pengembangannya tertahan.
Membuat situasi pemerintahan tidak stabil sehingga berakibat pada proses pembangunan dan mempengaruhi iklim berusaha. Banyak fasilitas yang tidak mencukupi seperti perumahan ASN, Polda, Korem serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Sehingga Presiden Jokowi menugaskan agar secepat mungkin permasalahan Sofifi di selesaikan sehingga Sofifi dapat beroperasi menjadi ibu kota provinsi yang betul-betul efektif”, urai Tito.
Terpisah Menteri ATR/ Kepala BPN Sofyan Jalil menyampaikan, terkait dengan tata ruang provinsi Maluku Utara terakhir di revisi tahun 2013, kemudian tata ruang Kabupaten Halbar proses revisinya pada tahun 2012 sehingga kedepannya harus dipercepat. Sementa RT/RW Tidore Kepulauan juga terakhir di revisi pada tahun 2013 sehingga sudah 8 tahun proses revisi.
Menyangkut Sofifi adalah bagaimana tata ruang pemda Maluku Utara dan RT/RW Tidore Kepulauan yang harus diprioritaskan, master plan kota baru Sofifi harus disiapkan dan dirumuskan dalam tata ruang dan RDTR.
Dia juga meminta agar diprioritaskan dulu KOR ibu kotanya, apakah 1000 h, karena 1000 h juga sangat luas sehingga pembangunannya nanti lebih banyak hutannya lindungnya karena di Sofifi jumlah penduduknya tidak banyak sehingga masa depan masih banyak yang membutuhkan hidup dalam kota namun hutannya bagus, lingkungannya bagus, oleh karena itu untuk mengimplementasikan lebih dekat kepada tujuannya tata ruang harus segera diselesaikan”, ujarnya.
Hadir dalam Rakor Tersebut, Wagub Malut, Forkopimda Malut, Bupati Halbar, Walikota Tidore Kepualaan, Sejumlah Staff Khusus Kementerian serta dirjen, OPD Provinsi Maluku Utara serta tamu undangan lainnya. (HI)
