TERNATE – Rapat Koordinasi Penguatan Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, resmi dibuka pada Kamis (26/5) bertempat di Hotel Bella.
Kegiatan Rakor ini juga turut dihadiri oleh Dirjen Percepatan pembangunan Tertinggal Kemendes PDTT, Eko Sri Harianto, Wakil Wali Kota Ternate, Jasri Usman beserta para koordinator dan pendamping desa tingkat provinsi, kabupaten dan se-Maluku Utara.
Sekjen Kemendes Taufik Madjid saat memberikan arahannya sekaligus membuka kegiatan rakor ini menegaskan perihal jalur komando atas perintah menteri itu harus secepat sampai di level bawah.
Menurutnya pendamping desa adalah etalasenya Kementerian Desa. Oleh sebab itu, melalui pembukaan rakor pada malam ini tujuannya untuk mengumpulkan antara tenaga pendamping profesional program P3MD dengan fasilitator atau tenaga pendamping pada program tekad.
“Ini sangat penting untuk terus berkoordinasi meskipun dengan cara yang berbeda namun poin besarnya adalah bagaimana mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,” ujarnya.
Taufik juga berharap penuh adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara berdasarkan rekomendasi apa yang bisa diperbaiki Kementerian Desa terkait dengan Program P3MD Lewat TPP maupun di program tekad.
“Ini supaya betul-betul efektif dan signifikan sehingga daya dorongnya ke desa itu lebih kuat,” ujarnya.
Dirinya juga memberi pesan kepada para pendamping desa agar fokus bekerja terutama terhadap memberikan laporan dan data yang benar-benar ril di desa terutama yang berkaitan dengan pengelolaan Bumdes, pengentasan kemiskinan dan persoalan stunting yang berada di desa.
Sebelumnya sambutan Gubernur Maluku Utara yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah, Samsuddin A. Kadir menyampaikan, adanya dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat melalui Kementerian Desa menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk melakukan pembangunan secara terpadu di desa.
Lanjut Samsuddin, dana desa yang diperoleh selama beberapa tahun ini telah berhasil digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur di desa seperti jalan desa, irigasi, jembatan, pasar desa, fasilitas air bersih, drainase, sumur, serta sejumlah infrastruktur lainnya.
Olenya itu kepada peserta rakor pendamping desa khususnya tenaga pendamping desa yang baru saja direkrut tahun 2021 lalu nantinya harus benar-benar selalu berada di desa dalam melakukan tugas pendampingan.
“Saya harapkan dapat membantu para kepala desa dan perangkat desa bekerja maksimal dalam pengelolaan anggaran pembangunan,” kata Samsuddin.
Selain itu kata Samsuddin, gubernur selalu menekankan kepada seluruh pejabat tekhnis di lingkup pemerintah provinsi untuk bekerja secara professional, loyal dan patuh terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Saya juga terus menekankan semua pejabat Pemerintah provinsi agar intens melakukan sinergitas program dengan Pemerintah kabupaten dan kota serta lintas instansi vertikal dalam rangka mewujudkan visi besar yang dimaksud,” tandasnya. (Rls/HI)
