Beranda Halmahera Selatan 17 SKPD Pemprov Malut, Tak Ikut Expo Maritim di Halsel

17 SKPD Pemprov Malut, Tak Ikut Expo Maritim di Halsel

1086
0

LABUHA – 17 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Maluku Utara, dinilai membangkang perintah Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba, karena tidak mengikuti Expo Maritim di Halmahera Selatan.

Dari 39 SKPD yang di perintahkan Gubernur untuk mengikuti expo terdapat 17 Satuan SKPD yang tidak ikut.

17 SKPD, Biro dan Badan yang tidak mengikuti expo adalah, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas ESDM, Dinas Kehutanan, Dinas Informasi Komunikasi dan Persandian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Kepegawaian Daerah, BPKPAD dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Biro Hukum, Biro Umum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Humas dan Protokol Setda Malut, Biro Pemerintahan, Kesejahteraan Setda Malut dan Biro Organisasi.

Koordinator East Indonesia Maritim Expo 2017, Nirwan MT Ali, kepada wartawan di lokasi expo, Kamis, 26/10/2017 mengatakan, “Pameran Indonesia Maritim Expo yang digelar di kota Bacan ini untuk seluruh SKPD yang perintahkan langsung oleh gubernur untuk ikut.

“Jumlah SKPD itu ada 39 dan diharuskan mengikuti pameran expo ini, namun pada saat pelaksanaan ternyata 17 SKPD yang tidak ikut dalam pameran,” jelasnya.

Sebagai koordinator dirinya langsung mengambil langkah konfirmasi ke masing-masing SKPD namun sampai sejauh ini belum ada konfirmasi dari pihak SKPD terkait.

“Saya sudah coba untuk mengambil langkah konfirmasi terkait dengan ketidaksertaan mereka dalam expo ini, sehingga pada saat ada pengunjung yang datang mempertanyakan beberapa SKPD itu saya bisa menjawab tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi balik,” ucapnya.

Ditanyai terkait sanksi apa yang akan di berikan kepada 17 SKPD itu dirinya mengatakan, akan melaporkan langsung kepada gubernur sehingga gubernur dapat mengetahui ketidaksertaan ke -17 SKPD itu, soal sanksi dirinya belum memastikan sanksi apa yang akan diberikan oleh gubernur sebab itu kebijakan gubernur.

“Soal sanksi nanti kita lihat, itu ada di tangan gubernur langkah-langkah apa yang akan diambil itu tergantung gubernur,” cetusnya

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Malut, Imam Mahdi Hasan saat dikonfirmasi mengatakan, Kenapa kami tidak ikut expo itu karena panitia terlambat memberikan informasi kepada kami, sehingga kita tidak melakukan persiapan.

“Jauh-jauh hari seharusnya sudah diberitahukan ini sudah H -1 baru disampaikan sehingga kami tidak dapat melaksanakan itu”, ungkap Imam.(HI)