GN-Ternate, Aksi boikot pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Busori Ternate Provinsi Maluku Utara sudah terjadi sejak jumat pekan kemarin. Aksi ini terjadi karena diduga Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara tak kunjung membayar hak-hak, seperti uang jasa tenaga kesehatan RSUD Chasan Busoiri Ternate.
Diduga tunggakan pembayaran uang Jasa umum sekitar 2 bulan (September dan Oktober). Dengan perhitungan uang Jasa pegawai di bayar berdasarkan jumlah pasien. Kuat dugaan sekitar 700 orang tenaga kesehatan (pegawai, perawat dan bidan) RSUD Chasan Busoiri Ternate belum terbayar, jumlah itu belum di tambah jumlah tenaga honorer di rumah sakit tersebut. Aksi protes juga di tunjukkan pegawai RSUD Chasan Busoiri Ternate, dengan melakukan demonstrasi di depan rumah sakit tersebut.
Namun hingga kini, belum ada realisasi terkait aksi tenaga kesehatan RSUD Chasan Busoiri Ternate. Pelayan RSUD Chasan Busoiri masih terganggu atas adanya aksi boikot pada sejumlah pelayanan di rumah sakit itu. Kondisi memprihatinkan tersebut, mendapat perhatian dari Anggota DPD RI Asal Maluku Utara Basri Salama.
Menurutnya, “kondisi yang terjadi di Rumah Sakit Umum Hasan Boesoirie, saat ini sangat memprihatinkan. Mestinya situasi ini tidak perlu terjadi jika Gubernur Maluku Utara, KH Gani Kasuba serius mengurus daerah ini”,ungkap Basri Salama.
“Rumah Sakit itu instansi Vital yang tidak boleh diabaikan antara hak dan kewajiban semua pihak, satu pihak seluruh dokter dan perawat rumah sakit tidak boleh mengabaikan kewajibannya untuk mengobati pasien karena itu hak pasien dan kewajiban Dokter dan Perawat”.
“Tapi di pihak lain Pemprov Malut juga tidak boleh mengabaikan hak Dokter dan Perawat dalam memperoleh haknya sebagai pekerja. Mereka bukan relawan. Pemprov Malut punya kewajiban harus segera membayar hak-hak petugas, bukan mencari solusi dengan cara rapat sana rapat sini”.
“Pendapatan Rumah Sakit Umum Hasan Boesoirie itu per tahun 30 Miliyar lebih, lalu uang dari orang sakit itu ada dimana. Saya berdoa semoga mereka tidak korupsi itu uang Rumah sakit, jika sampai ketahuan mereka korupsi maka ini saya sebut kejahatan kemanusian luar biasa”.
“Saya sarankan kepada Provinsi Malut agar Rumah sakit Hasan Boesoirie di serahkan saja pengelolaannya kepada Pemerintah Kota Ternate. Dan Provinsi benahi dan Urus Rumah sakit Sofifi yang telah di bangun dengan anggaran puluhan milyar”.
“Kalau provinsi berdalih menunggu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), berarti pemda tidak serius, tapi Sederhananya jika pemrov mau menyelesaikan kebutuhan gaji karyawan selama 6 bulan itu.Harusnya pemprov melalui pihak ke tiga untuk buat pinjaman sementara, guna menutupi kebutuhan nanti di ganti dengan APBD P. Situasi seperti ini, Gubernur harus punya kemampuan membuat diskresi. Saya anggap ini masalah emergency, karena masalahnya emergency maka sdh tentu tidak ada resiko hukum. Asalkan kebijakan ini disampaikan dan mendapat persetujuan DPRD”.
“Masa Keluar Negeri, ke China dan Turki bawa rombongan pake APBD bisa, tapi menyelesaikan gaji karyawan Rumah Sakit tidak bisa. Aneh bin ajaib”. Tutup Basri Salama. (HI)
