GN-Labuha, Bupati Kabupaten Halsel, Bahrain Kasuba resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda), Kamis (23/3) di aula kantor Bupati Halsel.
Turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), perwakilan Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara (Malut), Pimpinan instansi vertikal dan perbankan serta seluruh pimpinan SKPD, Camat dan Kepala Desa.
Menurut Bahrain Kasuba, Musrenbang merupakan forum antarpara pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Halsel tahun 2018. Musrenbang ini bertujuan mendapatkan masukan untuk menyusun RKPD Kabupaten serta mensinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan dengan program prioritas SKPD yang memerlukan dukungan pendanaan, baik yang bersumber dari APBD kabupaten, APBD provinsi maupun APBN.
“Dengan lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa maka usulan-usulan yang berskala desa akan didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa. Selain dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah juga telah mengalokasikan anggaran sebesar 10 persen dari total APBD untuk alokasi dana desa,” katanya
Sementara itu, ketua panitia kegiatan Musrenbangda tahun 2017, Ramli Munuy mengatakan bahwa Musrembangda sebagai salah satu kegiatan perencanaan pembangunan nasional dan merupakan rutinitas sistem perencanaan pembangunan diseluruh Indonesia. Musrenbang sudah berlangsung selama 1 bulan yang diawali dengan Musrenbang tingkat desa, Musrenbang tingkat kecamatan sampai pada Kamis (23/3) kemarin dilaksanakan ditingkat kabupaten.
“Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Halsel tahun 2017 diikuti kurang lebih 200 peserta yang sebagian besar berasal dari forum birokrasi dan lembaga-lembaga di kabupaten Halsel. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah ini, bertujuan untuk pematangan tentang rancangan RKPD Kabupaten Halsel dengan rancangan RKPD Provinsi Malut,” ujarnya
Lanjutnya, penyelenggaraan rangkaian rancangan RKPD hasil Musrenbang kecamatan dan masukan-masukan dari berbagai pihak di bawah perencanaan pembangunan daerah termasuk SKPD serta pembahasan dan penajaman tentang program dan kegiatan yang mendukung dasa cita, tanah air dan selanjutnya akan diselenggarakan untuk pembangunan nasional.
(Raja)
