Beranda Halmahera Barat Mengedepankan Asas Keterbukaan Informasi publik, MSF Dorong Pembentukan PPID Di Halbar

Mengedepankan Asas Keterbukaan Informasi publik, MSF Dorong Pembentukan PPID Di Halbar

246
0
BAGIKAN

Gamalamanews.com – JAILOLO, Menguji komitmen Pemkab Kabupaten Halmahera Barat, baik dinas, badan, kantor, kecamatan hingga desa, serta Dekab, dalam penyebarluasan informasi, Lembaga Multi Stakholder Forum (MSF), meminta agar, mengedepankan asas Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Kegiatan yang melibatkan pihak Pemkab, yakni Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), unsur OKP, LSM, Tokoh Pemuda hingga Komunitas Jurnalis Halbar (KJH), dilaksanakan di Villa Gaba, Desa Guema’adu, Kecamatan Jailolo, senin 25/09/17.

Berdasarkan pasal 13, Undang-undang Nomor 14, tahun 2008, melalui pembentukan badan publik. Dalam forum ini kemudian bersepakat, dibentuknya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Jadi dia tidak berdiri sendiri, melainkan melekat di Diskominfo,” terang Musaddaq Samad, selaku Koordinator MSF yang hadir sebagai pemateri.

Tidak hanya itu, dalam kesempatannya Mussadaq juga menjelaskan, jika tidak ada alasan Pemkab, untuk tidak membuka secara transparan, informasi prioritas yang dibutuhkan masyarakat, pers, mahasiswa dan semua pihak.

Mulai dari aspek kesehatan, pendidikan hingga ekonomi, apalagi menyangkut dengan penganggaran yang selama ini ditutup-tutupi.

Dokumen APBD dan anggaran-anggaran yang didapatkan di desa seperti DD, ADD dan dana lainnya, wajib dibuka tanpa alasan. Karena ini bukan dokumen rahasia,” tegasnya.

Musaddaq, menjelaskan Karena itu, pihaknya mengusulkan, agar 2018 nanti, PPID, sudah harus dibentuk pihak Pemkab. “Jadi nanti ada dua model PPID, yang satunya merupakan PPID utama, yang melekat di Diskominfo, kemudian PPID pembantu, yang ada di seluruh SKPD, kantor kecamatan hingga desa,” tambah.

Sementara itu, Joko Hadi salah satu tokoh Pemuda Halbar mengatakan  Ini penting, sehingga segala bentuk persoalan dari akar rumput, atau yang dihadapi masyarakat, bisa diserap Pemkab kemudian ditindaklanjuti,” pintanya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Bidang Organisasi KNPI, Udin Bakar. “Makanya, dalam waktu dekat, harus ada tatap muka lanjutan dengan pihak Pemkab, dalam hal ini bupati, sehingga harapan agar pembentukan PPID di 2018 mendatang, segera terealisasi,” pinta Udin. (UK)