TERNATE – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku Utara, menggelar diskusi dengan tema Bahaya Laten Kebangkitan PKI Ikhtiar Menjaga NKRI, di Cafe Borneo, Kelurahan Takoma, Kecamatan Kota Ternate Tengah.
Diskusi bahaya laten kebangkitan PKI ini dihadiri oleh Kasubdit Satu Direktorat Intelkam Polda Malut, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Theis, Kasi Intel Korem 152 Babullah, Armed Suyitno, Kolonel Rahmat, Akademisi Unkhair, Sahril ibnu, Ketua DPD KNPI Tamrin Ibrahim serta OKP-OKP di Maluku Utara.
Ketua KNPI Maluku Utara, Thamrin Ali Ibrahim dalam sambutannya mengatakan, bahwa “KNPI berusaha terus menumbuhkan gairah diskusi dan budaya literasi bagi kaum muda, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke 89 KNPI Maluku Utara juga akan melakukan tahapan FGD secara rutin untuk membahas dan mengusulkan Ramperda Kepemudaan”, tutur Bung Tham sapaan akrab Tamrin Ali Ibrahim.
Dalam diskusi ini, pakar Manejemen Konflik Doktor Sahril memaparkan, fakta sejarah atau konteks teori sistem sosial kita setelah terbelah bahwa tidak ada sistem yang abadi.
“Kalau misalnya kita mengangkat tentang persoalan-persoalan PKI kalau kita sepakat dalam aspek sejarah, dia lahir secara alami, jadi PKI lahir bukan dalam suatu skenario karena persoalan kapitalisme yang dimana pemodal atau alat kekuasaan menghadapkan pola hidup secara konsep global”.
“Termasuk Indonesia dijajah Belanda dalam artian kemudian menimbulkan kesadaran dan emosi kelompok-kelompok kecil atau kelompok lokal dan akhirnya mengakumulasi diri dalam bentuk partai dan berdirilah partai yang namanya Partai Komunis Indonesia (PKI)”, paparnya.
Lanjut dia, Pola revolusi pola yang tidak beradap dan coba melakukan proses pemaksaan bahkan penggilingan kekuasaan, sehingga proses PKI tahun 1965 tidak bisa melepaskan dirinya kepada tahun 1948 konflik di madiun dan konflik di Banyuwangi bagaimana terjadi pembantaian ratusan ulama, para tokoh tokoh santri untuk melakukan penguasaan untuk merebut NKRI ini fakta sejarah yang tidak bisa di pungkiri.
Ia juga mengatakan, “pola PKI secara sistem harus diakui telah mati bahkan dunia telah menguburnya, Indonesia subur karena terjadinya ketimpangan sosial, Indonesia subur karena ada jurang pemisah antara kaya dan miskin semakin merajalela, Indonesia menjadi muak karena adanya kekuasan tidak berpihak kepada masyarakat miskin”.
“Hukum tidak lagi menjadi benteng keadilan tapi hukum menjadi permainan dalm kepentingan politik, maka melahirkan pertentangan-pertentangan besar yang kita saksikan”.
Selain itu juga, Kasi Intel Korem 152 Babullah, Armed Suyitno memaparkan, Kebangkitan Komunis ini harus di ketahui konsep dasar menghalalkan segala cara, momentum tertentu sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum sehingga munculnya PKI di negara ini.
“Untuk itu, TNI mengajak masyarakat bersama untuk menjaga NKRI, indikasi timbulnya PKI membentuk organisasi massa dengan dalil perjuangan rakyat, banyak beredar buku-buku yang menganut komunis, sehingga memanfaatkan emosi massa”.
Lanjut Kasie Intel, “Ada tiga skenario besar yang harus di ketahui yang dipakai oleh komunis yakni PKI secara terang terangan menolak kebijakan pemerintah, melaksanakan propoganda dan menggalang kekuatan massa, memprakterkan konsep yang tidak diatur oleh negara”.
“Di Maluku Utara bisa dikatakan, konsep-konsep PKI ini sudah mulai bangkit, akan tetapi cepat di tangani dan dibersihkan. Tahun 2015 ditemukan kaos dan buku di Tobelo yang berlambang PKI , 2016 di temukan di Pasar Higines Ternate, harus ada langkah ikhtiar bersama”, jelas dia.
Kasubdit satu direktorat Intelkam Polda Malut, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Theis, memgatakan warga negara yang berada di kawasan timur Indonesia menjadi perhatian pemerintah pusat sangat luar biasa.
“Berbagai gangguan kamtimbas yang terjadi di Maluku Utara apalagi dalam waktu dekat kedatangan Presiden RI Joko Widodo ini dapat menjaga keharmonisa untuk mencegah faham-faham yang tidak kita inginkan bersama”
“Isu PKI, warga Negara Indonseia secara keseluruhan tidak menginginkan PKI lahir kembali di negara ini. Perkembangan, perlu disadari ada beberapa hal-hal yang harus di cegah dengan hadirnya bahaya laten PKI. Ada tiga hal yang harus di jaga, 1. Pencegahan bahaya laten PKI. Wajib dicegah sehingga ada pihak-pihak yang sengaja memasukan PKI kuta bisa mengetahuinya. 2. Kita harus membrantas paham-paham komunis sehingga kita bisa aman. 3. Kita harus melakukan pembersihan, melewati tahap pencegahan, siapapun yang berseberangan dengan NKRI harus dibersihkan sehingga tidak bisa berkembang di negara ini”.
Sementara itu, Rahmat Junaidi pelaksana tugas pokok Kementerian Pertahanan di Maluku Utara, menjelaskan, masalah ancaman PKI terhadap non militer atau masyarakat menjadi tugas Kementerian Pertahanan dan Keamanan yang ada di Provinsi Maluku Utara.
“PKI adalah bahaya laten, sehingga harus di waspadai, kita harus menilai informasi yang saat ini beredarnya kebangkitan komunis perlu harus diwaspadai”, tutupnya. (HI)
