Beranda Halmahera Barat Sekwan Ingatkan Wakil Ketua I DPRD Halbar Tentang Tahapan Pinjaman Rp150 miliar

Sekwan Ingatkan Wakil Ketua I DPRD Halbar Tentang Tahapan Pinjaman Rp150 miliar

950
0
BAGIKAN
Hj. Hadija Sergi

JAILOLO – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Hj. Hadija Sergi, mengingatkan tahapan hingga teralisasi pinjaman Rp150 miliar oleh Pemkab kepada bank BPD Maluku kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Sebagai pembantu Bupati, kami perlu meluruskan pernyataan dari salah satu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halbar, bahwa Kami berharap informasi yang disampaikan adalah hal yang benar bukan mengada-ngada”, disampaikan Hadija kepada wartawan melalui realise Sabtu (3/3/2018).

Menurut Hadija, seluruh persyaratan pinjaman daerah yang diwajibkan dalam PP 30 Tahun 2011 yang salah satunya harus mendapat persetujuan dewan, telah diberikan bahkan ditandatangani oleh ketiga unsur Pimpinan Dewan.

Terlebih sebelum mengajukan usul pinjaman, Bupati kata Sekwan, telah menyampaikan rencana pinjaman kepada Kemendagri untuk mendapat pertimbangan dengan melampirkan persyaratan salah satunya adalah Keputusan Dewan tentang persetujuan pinjaman daerah tersebut.

Lanjut bahkan ketiga pimpinan dewan ikut hadir bersama pemerintah daerah dalam pembahasan di Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 dan selanjutnya pimpinan dewan memimpin rapat badan anggaran bersama tim anggaran melaksanakan pembahasan dan persetujuan RAPBD menjadi APBD.

Dengan itu Sekwan berharap sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, Ibnu Saud Kadim (wakil ketua DPRD Halbar). harus melihat segi positif dari pinjaman daerah bagi masyarakat Halbar.

“Karena pinjaman daerah sebagai potensi pembiayaan pembangunan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus mampu membiayai pembelanjaan dan pembangunan daerahnya sendiri dengan melakukan pengembangan potensi daerahnya dan menggali sumber dana yang ada dan potensial guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat”, jelasnya.

Akan tetapi banyak daerah yang keuangannya masih bergantung pada transfer pemerintah pusat, sehingga pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif. (UK)