LABUHA – Entah kenapa pihak Bank Mandiri Syariah (BMS), Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), belum mencairkan anggaran gaji atau tunjangan para kepala desa di 249 desa yang ada di kabupaten Halmahera Selatan.
Bahkan hingga saat ini, gaji dua bulan para kades tersebut belum dicairkan, padahal Surat Permintaan Pembayaran Dana (SP2D), dari pihak keuangan daerah telah dikeluarkan dan diduga sudah masuk ke bank sejak hari Kamis (21/6) dan Jum’at (22/6) lalu.
Hasilnya para kepala desa harus bolak balik bank BMS dan Bank BRI.
“Pihak bank ini aneh, SP2D kita sudah keluar dari keuangan giliran kita minta pencairan tidak mau dicairkan, tanpa ada kejelasan,” ungkap salah satu kades Abubakar Malayu, saat ditemui di lokasi.
Menurut, Kepala Desa Kaireu tersebut, pihaknya datang ke bank hanya meminta kejelasan dari pihak bank, sehingga ada kejelasan yang jelas, karena saat ini pihaknya harus balik ke kampung untuk mengawal masyarakatnya yang akan menyalurkan hak suaranya.
“Syukur-syukur yang ada di kota Labuha masih bisa berjalan, kalau teman-teman di Makean Kayoa, Obi dan Gane, bagaimana mereka pulang nantinya,” ujarnya.
Olehnya itu, dirinya meminta agar hari ini juga harus dicairkan sehingga para kepala-kepala desa bisa kembali ke kampungnya untuk menyalurkan hak suaranya. “Kami jadi pengemis, karena hak kami tidak di salurkan oleh pihak bank Mandiri Syariah,” terangnya.
Sementara itu, Direktur Bank Mandiri Syariah (BMS) Hery Cahyana, hingga berita ini diturunkan, belum memberikan keterangan resmi terkait keterlambatan pembayaran tersebut.
Meski para pewarta sudah coba menghubungi lewat telepon selular, namun baik sms maupun pertanyaam melalui aplikasi pesan, belum dijawab.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, para kades masih terlihat menunggu di luar Bank Mandiri Syariah. (Raja)
