MOROTAI – Puluhan masyarakat Cio Dalam, Kecamatan Morotai Selatan Barat (Morselbar) yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Rakyat Morotai (FMPRM), Senin (20/8), kembali mendatangi kantor bupati dan Kantor DPRD Morotai.
Kedatangan puluhan masyarakat desa Cio Dalam ini dalam rangka menggelar aksi unjuk rasa (Unras), sambil membawa spanduk yang bertulisan ”Copat Kades dan Harus Di adili, Serta Kembalikan Uang Kami dari Tahun 2014-2017”.
Koordinator aksi, Gad Mustika, saat berorasi di depan kantor bupati menyatakan. Bupati Pulau Morotai, Benny Laos, segera mencopot Kepala Desa (Kades) Cio Dalam, Derce Mokar, yang juga sebagai saudara salah Satu anggota DPRD aktif Noce Mokar.
Desakan itu dilakukan agar Kades dicopot karena yang bersangkutan diduga kuat telah menyalahgunakan jabatannya dengan cara menilep ratusan juta rupiah anggaran yang masuk ke desa.
”Bupati harus copot Kades, karena yang bersangkutan sudah makan anggaran ratusan juta,” koar, Gad Mustika.
Dirinya lantas membeberkan ratusan juta rupiah anggaran desa tahun 2016 yang diduga telah dimanipulasi oleh Kades diantaranya, anggaran belanja lahan seluas 4 hektar dengan nilai Rp 160 juta, anggaran pembuatan baliho Rp 1,5 juta, belanja 1000 pohon bibit pala senilai Rp 150 juta, anggaran belanja air bersih sebesar Rp 25 juta tak kunjung terealisasi.
“Begitu juga dengan belanja material untuk pembuatan talud sepanjang 100 meter senilai Rp 80 juta, yang terealisasi hanya 54 meter, belanja mesin ketinting 20 unit sebesar Rp 60 juta hanya terealisasi 10 unit dan belanja material pagar dengan panjang 100 meter dengan nilai Rp 30 juta yang terealisasi hanya 50 meter,” ungkapnya.
Masih kata Gad Mustika, Selain diduga tilep ratusan juta anggaran desa, Kades juga dituding telah memecat perangkat desa dan tenaga medis tanpa prosedur yang berlaku.
”Kades harus mengembalikan jabatan perangkat desa, mulai dari anggota BPD, kaur pemerintahan dan tenaga medis yang bertentengan dengan aturan,” desaknya sembari berujar jika tuntutan mereka tak terealisasi, maka aksi akan terus berlanjut hingga waktu yang tidak ditentukan.
Setelah menggelar unjuk rasa didepan kantor bupati, masa aksi kemudian menuju ke kantor DPRD untuk menggelar unjuk rasa dan berharap agar aksi yang dilakukan itu dapat bertatap muka dengan ketua dan anggota DPRD untuk hearing, sayangnya tak ada satu pun anggota DPRD yang berkantor.
”Anggota DPRD sedang turun reses jadi mereka semua tidak ada di kantor,” ucap salah satu staf di DPRD kepada masa aksi.
Walapun demikian, massa Aksi tetap bersikap bahwa mereka akan menduduki kantor DPRD menunggu para anggota DPRD kembali, agar aksi yang di lakukan itu dapat membuahkan hasil yang memuaskan.
”DPRD jangan coba-coba melakukan pembodohan terhadap rakyat, jika tuntutan kami ini tidak diakomodir oleh DPRD, maka kami sendiri yang akan mengakomodir semua pergerakan di Morotai untuk memboikot semua aktifitas perkantoran di DPRD, karena ini menyangkut dengan hajat hidup orang banyak,” ancam Ifan Panelaga salah satu orator aksi.
Lanjut dia, ”Ini bukan saatnya membodohi masyarakat, tetapi bersikaplah hidup dan mati untuk rakyat, jangan nanti ada kepentingan baru mulai cari masyarakat, tapi kalau rakyat dapa masalah dorang duduk dalam ruangan baru bikin diri bodoh,” tuntasnya. (Cal)
