Beranda Halmahera Selatan GAPURA Minta Inspektorat Seriusi Kasus Indari

GAPURA Minta Inspektorat Seriusi Kasus Indari

755
0
BAGIKAN
Aksi demo GAPURA

LABUHA – Gerakan Pemuda Untuk Rakyat (GAPURA) Halmahera Selatan (Halsel), meminta kepada kepala Inspektur Slamat AK agar menyeriusi janjinya beberapa waktu lalu saat menemui masyarakat Indari yang berdemonstarasi di kantor Bupati Halsel.

Kabid Investigasi, Ibnu Lamoro, menyampaikan pihaknya akan mengawal persoalan ini sampai selesai.
“Untuk masalah desa terkait dengan penyalahgunaan anggaran dana desa itu sesuai dengan hasil penyampaian kepala inspektorat bahwa beliau sampaikan ke masa aksi beliau janji dalam jangka dua Minggu kasus kepala desa indari soal penyalahgunaan anggaran dana desa akan di tuntaskan,” ungkapnya.

Lanjut dia, pihaknya pun juga akan menagih janji pihak DPRD dimana dalam hasil hearing menyampaikan pihak DPRD akan siap mengawal proses pembayaran lahan desa Indari yang digusur untuk pembangunan infrastruktur jalan lingkar bacan sambil mengarahkan data-data yang lengkap.

“Terkait KTP pemilik lahan atau tanaman dan data jumlah tanaman yang masuk dalam areal penggusuran,”ujarnya.

Lanjut dia, Setelah mendengar stetmen para wakil rakyat dan stakeholder (kepala inspektorat) kami pun bersikap dan berjanji ke mereka jika hal tersebut tidak terealisasi maka kami tidak segan-segan melakukan demonstrasi dengan memobilisasi masa bukan hanya desa indari tetapi kami akan memobilisasi massa se kecamatan Bacan Barat dan menduduki kantor DPRD, kantor Bupati dan kantor Inspektorat sebagai bentuk keseriusan kami dalam membackup seluruh kepentingan rakyat Halmahera Selatan pada umumnya dan terkhusus masyarakat kecamatan bacan barat,” ujarnya.

Olehnya itu, atas nama LSM GAPURA Halmahera Selatan dan rakyat desa Indari tidak main-main dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Karena kami sadar bahwa Halmahera Selatan saat ini telah bergeser model pemerintah nya sudah bergeser jauh dari nilai-nilai leluhur bangsa dan Negara. Serta amanat konstitusi UUD 45 dan Pancasila sebagai dasar negara yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kami juga meminta agar seluruh pimpinan serta stakeholder yang ada di kabupaten Halmahera Selatan agar jalankan tugas dan tanggung jawab dengn baik serta lebih mementingkan kepentingan rakyat bukan sebaliknya,” cetusnya.

“Karena kami sadar betul bahwa esensinya demokrasi yang sesungguhnya adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (a good government in the democration from the people, by the people and from the people),” tambahnya. (Raja)