TERNATE – Memperingati Hari jadi ke 6 berdirinya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut), pada 20 September 2018. Bawaslu Malut menggelar diskusi Publik Makugawene 05, dengan tema “6 Tahun Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Refleksi & Proyeksi Pengawasan pada Pemilu 2019,” Bertempat di halaman Kantor Bawaslu Malut, Kelurahan Tabona, kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Jumat (21/9/2018) malam,
Hadir dalam diskusi diantaranya Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Rektor IAIN Ternate, Ketua Ombudsman Malut, Ketua KIPP Malut dan pemerhati politik Dr Muhlis Hafel yang menjadi narasumber.
Selain itu juga turut dihadiri pimpinan Partai Politik peserta Pemilu 2019, Pemantau Pemilu, OKP dan Ormas, kalangan insan pers serta unsur pimpinan Bawaslu juga Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Malut.
Beragaman isu-isu kepemiluan dimunculkan dalam diskusi. Diantaranya masalah pengawasan administrasi, SDM penyelenggara di level adhoc yang dinilai perlu ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, termasuk kritik dan saran terkait kinerja penyelenggara khususnya pengawas Pemilu.
Rektor Universitas Khairun, Husen Alting mengapresiasi kinerja pengawasan Bawaslu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2018 lalu sudah sangat baik meski pada akhirnya MK memutuskan PSU.
“Saya memberikan apresiasi kepada Bawaslu Malut, sudah bekerja keras melakukan pengawasan dengan sangat baik, meski akhirnya MK putuskan PSU,” ungkap rektor.
Rektor juga menambahkan, “Kedepan Bawaslu harus memperhatikan hal-hal kecil seperti administrasi dilapangan, sebab administrasi itu bisa meyebabkan permasalahan besar,” tuturnya.
Menanggapi beragam kritik dan masukan yang disampaikan tersebut, diapresiasi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Malut, Muksin Amrin SH MH sebagai bagian dari proses untuk membesarkan lembaga yang dipimpinnya itu.
“Tentunya seluruh kritik dan saran akan kami jadikan catatan untuk lebih memperbaiki kinerja khususnya dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif dan Presiden (Pilpres) yang dinilai memiliki potensi kerawanan yang cukup tinggi nantinya,” tutur Muksin saat menutup kegiatan tersebut.
Muksin sendiri berjanji lebih meningkatkan kapasitas pengawas utamanya pada jajaran desa dan TPS yang diharapkan menjadi ujung tombak pengawasan.
“Tapi tentunya kami juga berharap ada pengawasan partisipatif dari seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan Pemilu yang berintegritas dan demokratis,” pungkasnya. (Rls/HI)
